KUPANG, fokusnusatenggara.com — Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, S.Si., Apt., meminta tim peneliti mereview program-program Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Program yang tidak berdampak bagi masyarakat akan dipangkas.
Pemangkasan program ini akan dilakukan, karena efek Situasi global akibat perang antara Iran dan Israel yang diprediksi akan berdampak pada pada sektor ekonomi, APBN, APBD 1 dan APBD 2 serta titik ekonomi mikro di berbagai daerah di Indonesia, dan wacana pemerintah pusat untuk memberlakukan satu hari Work From Home (WFH) untuk menghemat Bahan Bakar Minyak (BBM).
Hal ini disampaikan dalam rapat bersama Tim Peneliti, terkait tindak lanjut hasil kajian para peneliti terkait 10 Dasa Cita Ayo Bangun NTT dan Program Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di NTT yang dilakukan secara virtual pada Selasa, 24 Maret 2026.
Gubernur Melki menyampaikan metode CIPP (Context, Input, Process, dan Product) yang dipakai tim peneliti untuk mengkaji Dasa Cita pertama merupakan gambaran kecil dari keseluruhan program.
“Hasil ini saya coba pelajari, saya dan Bapak Wakil Gubernur akan bahas baik dengan tim percepatan, maupun dengan masing-masing OPD, saya minta agar mengevaluasi atau mereview program mereka sesuai dengan metode CIPP yang sudah dibuat oleh tim peneliti,” ujarnya.
Gubernur menegaskan daerah harus menyesuaikan dengan kondisi terkini pemerintah pusat.
“Kita harus menyesuaikan diri dengan kondisi Republik yang saya lihat, sebentar lagi mungkin habis Lebaran atau Paskah nampaknya Pemerintah Pusat akan melakukan proses penyesuaian belanja dan postur anggaran. Nampaknya kalau perang ini terus berlanjut, semua asumsi APBN pasti berubah. Berbagai parameter makro ekonomi kita pasti berubah otomatis akan mempengaruhi belanja APBN termasuk APBD Provinsi dan Kabupaten. Kita harus mempersiapkan kemungkinan penyesuaian dari perubahan indikator makro ekonomi,” jelasnya.
Jika hal ini terjadi lanjutnya, ruang fiskal akan semakin menyempit dan pemerintah akan merasionalisasikan program OPD yang tidak berdampak bagi masyarakat.
“Kalau ini terjadi berarti kita punya ruang fiskal bukan cuma menyempit, tetapi kita mesti mereview program-program pemerintah yang sudah disetujui bersama DPRD Provinsi NTT dan itu saya pastikan akan memangkas program-program yang tidak memiliki dampak bagi masyarakat, kita stop dan akan saya coret karena tidak punya dampak langsung yang besar terhadap pembangunan di NTT serta untuk Gaji dan TPP ASN tetap kita anggarkan” tegasnya.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
