ads

Scroll Ke bawah untuk melanjutkan

Puluhan Warga Eks Timor-Timur Tolak Isu Monopoli Kelola MBG Konsultasi ke Polda NTT

Avatar photo
Reporter : Dicky TaunaisEditor: ANTONIUS TAOLIN
  • Bagikan
FK
Puluhan Warga Eks Timor-Timur Tolak Isu Monopoli Kelola MBG Konsultasi ke Polda NTT ( Antonius Taolin )

KUPANG, fokusnusatenggara.com  —  Puluhan warga yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pejuang Timor Timur (FKPTT) mendatangi Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) Senin 8 Juni 2026 mendatangio SPKT Polda NTT. Dipimpin Eurico Guteres selaku Ketua Umum FKPTT mereka berkonsultasi terkait beredarnya postingan akun media sosial (medsos) yang menuding oknum eks Timor-Timur memonopoli program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari hulu hingga hilir di NTT.

Baca Juga :  OPM: Jual Ganja Beli Senjata Itu Sah dalam Perjuangan, Tapi Jangan Edar ke Masyarakat Papua

Eurico Guteres menegaskan bahwa kedatangan mereka bukan untuk melapor, melainkan meminta klarifikasi atas informasi yang dinilai berpotensi menyesatkan opini publik.

“Kami datang ke Polda untuk silaturahmi, berdiskusi, dan bertukar pikiran terkait isu-isu liar di media sosial (medsos), khususnya tudingan adanya mafia atau makelar yang memonopoli program MBG dari hulu sampai hilir di NTT, yang diarahkan kepada oknum eks Timor-Timur,” ujarnya.

Baca Juga :  Waduh ! Dua Oknum Anggota Sripim, Ajudan Wakapolda Tertangkap Selingkuh Saat Kunker di Sumba Tengah

Menurut Eurico, penggunaan istilah “oknum” tanpa menyebut identitas jelas justru berbahaya karena dapat menggiring opini publik seolah-olah seluruh komunitas eks Timor-Timur terlibat dalam praktik tersebut.

“Kalau terus dibiarkan, opini akan terbentuk seakan-akan benar bahwa program MBG dikuasai oleh eks Timor-Timur. Ini bisa memicu kebencian terhadap kami. Kami tidak ingin itu terjadi,” tegasnya.

Baca Juga :  Polda NTT Tegaskan Penanganan Kasus Akun Lika Liku NTT Dilakukan Profesional dan Sesuai Prosedur Hukum

Ia juga mempertanyakan logika tudingan tersebut yang seolah menafikan peran pemerintah daerah hingga aparat di tingkat bawah. “Kalau memang benar ada monopoli sampai ke desa-desa, lalu di mana posisi gubernur, bupati/walikota, hingga aparat di lapangan? Ini kan tidak masuk akal,” katanya.

  • Bagikan