ads

Scroll Ke bawah untuk melanjutkan

PGRI Flores Timur Desak Pemda Klarifikasi Pemotongan TPP dan Penyelesaian 5 Masalah Guru

Avatar photo
Reporter : CR 1Editor: ANTON TAOLIN
  • Bagikan

Pemda Akui Tekanan Fiskal: Dana Transfer Turun Rp159 Miliar

Menjawab protes tersebut, Sekretaris Daerah Flores Timur, Petrus Pedo Maran, menjelaskan bahwa Pemda tengah menghadapi tekanan fiskal berat akibat penurunan dana transfer pusat sebesar Rp159 miliar.

“Anggaran kita sangat terbatas. Bukan hanya TPP, belanja strategis daerah seperti infrastruktur jalan pun terkena dampaknya. Tahun 2025 kita kehilangan Rp37 miliar untuk pembangunan jalan,” ujarnya.

Menurut Sekda, Dana Alokasi Umum (DAU) untuk jenjang SD kini hanya tersisa Rp5 miliar, jauh dari kebutuhan riil di lapangan.

Baca Juga :  Natal Bersama Alumni Givans’02 Dirayakan Bersama Anak Panti Asuhan

“Pilihan pemerintah sangat sulit. Kami harus memastikan anggaran tersisa digunakan untuk kebutuhan mendesak dan pelayanan dasar masyarakat,” tambahnya.

Ia menegaskan bahwa rencana pemotongan TPP masih dalam proses pembahasan dan belum menjadi keputusan final.

Dinas PKO Ungkap Penyebab Keterlambatan Rapelan

Kepala Dinas PKO Flores Timur, Felix Suban Hoda, menyampaikan bahwa keterlambatan pembayaran rapelan gaji disebabkan lambatnya surat pemberitahuan dari Direktorat Jenderal Keuangan Daerah.

“Kami sudah ajukan rapelan 2019–2024 untuk 341 guru. Data kami lengkap, tapi implementasi surat Dirjen Keuangan datang terlambat. Begitu surat diterima, langsung kami teruskan ke inspektorat untuk review lanjutan,” jelas Felix.

Baca Juga :  Danrem 161 WS Bekali Para Guru Dengan Wawasan Kebangsaan

Dinas PKO mengklaim telah melakukan komunikasi intensif dengan pemerintah pusat untuk memastikan hak-hak guru masuk dalam mekanisme pembayaran tahun anggaran 2025.

DPRD Minta Pemda dan PGRI Duduk Bersama Rumuskan Tenggat Waktu

Ketua DPRD Flores Timur, Albertus Ola Sinuor, meminta Pemda dan PGRI membuka ruang dialog lanjutan agar semua pihak memiliki kesepahaman yang sama terkait penyelesaian masalah guru.

Baca Juga :  SMPN 3 Kota Kupang Persiapkan Sistim Belajar Online

“Yang diperlukan bukan sekadar klarifikasi, tapi roadmap penyelesaian dengan tenggat waktu yang jelas,” ujarnya.

PGRI Pertimbangkan Aksi Susulan Jika Tidak Ada Kepastian

Menutup dialog, PGRI menegaskan siap melakukan aksi lanjutan bila tidak ada langkah konkret dari pemerintah dalam waktu dekat.

“Kami berharap dialog ini menjadi awal solusi, bukan akhir dari masalah. Jika tidak ada realisasi, kami mempertimbangkan aksi dengan jumlah massa yang lebih besar,” tegas Albertus Da Gomes

  • Bagikan