Tim Dokkes dan DVI disiapkan untuk mendukung pelayanan kesehatan serta identifikasi korban. Polri juga menyiapkan trauma healing untuk membantu pemulihan psikologis masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok rentan.
Tidak hanya personel, Polri mengirimkan dukungan logistik berupa 10 set tenda peleton, 10 unit Wi-Fi portabel, One-Tekka dan 240 dus bahan makanan cepat saji. Logistik tersebut akan diangkut dari Pondok Cabe menggunakan pesawat CN-295 Polri.
Dukungan personel dan logistik dari Polda NTB, Polda Bali serta Polda Jawa Timur juga disiapkan apabila diperlukan. Polri mengoordinasikan jalur transportasi udara dan laut agar bantuan dapat segera masuk ke wilayah terdampak.
Dalam penanganan bencana, Polri juga menekankan pentingnya satu data. Pendataan korban dan kerusakan masih berlangsung karena kondisi di sejumlah wilayah Flores serta kendala komunikasi membuat proses verifikasi membutuhkan waktu.
“Data masih bersifat dinamis. Nanti kalau sudah terverifikasi dan tervalidasi, akan disampaikan melalui Media Center Terpadu ,” ujarnya
Polri mengimbau masyarakat tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Informasi mengenai jumlah korban, kerusakan, tsunami dan gempa susulan harus mengacu pada sumber resmi. Masyarakat juga diminta tetap tenang dan mengikuti arahan pemerintah, BMKG serta petugas di lapangan.
Polri memastikan operasi penanganan gempa akan terus dilakukan sesuai perkembangan kebutuhan. Mulai dari SAR, evakuasi, pelayanan kesehatan, identifikasi korban, distribusi logistik hingga dukungan psikologis disiapkan untuk satu tujuan, yakni mempercepat pertolongan dan membantu masyarakat Flores bangkit dari dampak bencana
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
