“Kalau tidak mencapai target PAD diinginkan maafkan saya dengan Pak Wagub, karena kami tidak bisa kasih lagi TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) bukan karena keinginan kami tetapi anggaran tidak mencukupi,” jelasnya.
Untuk itu, Gubernur mendorong semua OPD usai kegiatan cascading ini fokus pada optimalisasi PAD. Dinas-dinas yang dianggap mampu dan penghasil PAD harus menopang dinas-dinas lainnya dan saling menghidupi.
Pada forum tersebut Gubernur juga menuturkan telah sepakat dan membangun komitmen bersama OPD di lingkup Pemprov NTT, untuk memotong 10 persen anggaran.
Anggaran hanya difokuskan untuk mendanai program kerja yang memiliki dampak langsung ke masyarakat, dan penggunaan anggaran dilaporkan sampai dengan rincian terkecil untuk memastikan bahwa anggaran tersebut tepat guna dan tepat sasaran. Hari ini merupakan batas waktu terakhir OPD melaporkan pemotongan 10 persen tersebut, karena waktu yang diberikan kepada OPD sudah cukup lama dan bagi OPD yang terlambat melaporkan akan dilakukan pemotongan anggaran hingga 15 persen.
“Semua program kerja kita harus memiliki dampak bagi masyarakat, harus bisa diukur, dan harus dipublikasikan,” katanya.
Gubernur juga mendorong agar ASN bisa menjadi wirausaha. ASN yang berwirausaha tidak melanggar aturan, dengan catatan tidak memanfaatkan jabatannya untuk melakukan hal-hal yang menyalahi aturan dalam berwirausaha.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
