1, Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) 2. Syarat umum dan syarat khusus kontrak 3. Rencana Kerja dan Syarat (RKS) 4. Gambar kerja
5. Bill of Quantity (BOQ) 6. Jaminan pelaksanaan Masa pelaksanaan dan pemeliharaan juga dicantumkan secara tegas sebagai instrumen pengendalian mutu dan mitigasi risiko.
“Semua ini sudah masuk dalam kendali, baik pelaksanaan pekerjaan, keuangan dan pembayaran, pengawasan, sampai pengendalian risiko dan potensi sengketa. Kita pastikan kontrak berjalan sesuai koridor aturan,” tegas Fahrudin.
Dalam implementasinya lanjut Fahrudin pengawasan dilakukan secara berjenjang oleh masing-masing PPK bersama konsultan pengawas. Progres fisik dipantau melalui kurva S dan laporan berkala.
“ Pembayaran termin dilaksanakan berdasarkan capaian pekerjaan yang telah diverifikasi di lapangan. Jika terjadi deviasi antara rencana dan realisasi, mekanisme koreksi diterapkan sesuai klausul kontrak ,” sebut Fahrudin
Terkait mutu pekerjaan sebut Fahrudin setiap item mengacu pada spesifikasi teknis dengan batas toleransi tertentu. “ Kadar aspal, agregat, maupun parameter teknis lainnya memiliki batas toleransi sesuai spesifikasi. Selama masih dalam batas yang diizinkan, pekerjaan dinyatakan memenuhi standar,” ujarnya.
Faktor cuaca kata Fahrudin menjadi tantangan utama di wilayah NTT, terutama hujan lebat dan potensi banjir bandang yang dapat memengaruhi kondisi badan jalan, khususnya saat penghamparan aspal. “ Jika ditemukan kerusakan minor pada sebagian ruas, perbaikan dilakukan dalam masa pemeliharaan sesuai ketentuan kontrak ,” kata Fahrudin.
Namun jika terjadi kerusakan signifikan dalam skala luas tegas Fahrudin evaluasi menyeluruh akan dilakukan terhadap pelaksana maupun sistem pengawasan.
“Prinsipnya, setiap kerusakan menjadi tanggung jawab untuk diperbaiki sesuai mekanisme kontrak. Kalau ada kelalaian, tentu akan ditindak sesuai aturan. Kita tidak menutup mata,” tegas Fahrudin.
Dengan nilai kontrak Rp168,1 miliar untuk lima PPK dan 10 paket pekerjaan, Satker PJN Wilayah II NTT menargetkan kemantapan ruas jalan nasional tetap terjaga sepanjang 2026.
“ Program preservasi dan penanganan longsoran ini diharapkan mampu memastikan infrastruktur jalan nasional di wilayah kepulauan NTT tetap responsive terhadap risiko bencana, sekaligus memperkuat konektivitas, mobilitas masyarakat, dan kelancaran distribusi logistik antar wilayah ,” tutup Fahrudin.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
