JAKARTA, fokusnusatenggara.com — Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Johni Asadoma, menghadiri Rapat Koordinasi Infrastruktur Publik dan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang digelar di Ballroom Hotel Ayana Midplaza, Jakarta, Rabu, 27 November 2025.
Rakor yang dipimpin langsung Menteri UMKM Republik Indonesia, Maman Abdurrahman, ini membahas optimalisasi pemanfaatan infrastruktur publik sebagai ruang promosi UMKM serta peningkatan akses pembiayaan KUR di seluruh provinsi.
Hadir pula Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Wakil Kepala Badan Pengaturan BUMN Tedi Bharata, Sekjen Kementerian Perhubungan, Staf Ahli Kementerian PUPR, pimpinan BUMN, serta para gubernur dan wakil gubernur se-Indonesia.
Dalam pemaparannya, Menteri Maman menegaskan pentingnya implementasi PP No. 7 Tahun 2021 yang mewajibkan sedikitnya 30% ruang usaha di infrastruktur publik diperuntukkan bagi pelaku UMKM dengan skema sewa terjangkau, maksimal 30% dari tarif pasar.
“Saat ini pengisian ruang usaha bagi UMKM baru mencapai 60% dan masih perlu ditingkatkan melalui penataan lokasi dan kurasi produk yang tepat supaya semakin menarik dan kompetitif,” ujar Menteri Maman.
Wagub Johni Asadoma dalam kesempatan itu memaparkan kondisi UMKM di NTT. Dari 8.931 calon debitur KUR, sebanyak 4.354 pelaku UMKM telah melakukan akad kredit, sementara 3.037 lainnya belum terdaftar akibat kendala akses internet, proses perizinan, serta keterbatasan modal.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
