Dia melanjutkan pembukaan ribuan hektar lahan juga akan meningkatkan kadar garam tanah, merusak kesuburan alami, serta menghilangkan kemampuan ekosistem dalam menyerap dan menyimpan air.
“ Akibatnya, masyarakat akan menghadapi ancaman kekeringan lebih parah pada musim kemarau dan risiko bencana ekologis pada musim hujan ,” kata Yulianto.
Selain itu jelas Yulianto, proyek ini berpotensi memicu hilangnya keanekaragaman hayati dalam skala besar. Berbagai spesies yang bergantung pada ekosistem sabana akan kehilangan habitatnya. Kehilangan ekologis seperti ini tidak dapat dihitung hanya dengan angka investasi atau nilai ekonomi jangka pendek.
Dikatakan ditengah krisis iklim global, penghancuran lebih dari 2.000 hektar sabana juga berarti pelepasan emisi karbon dalam jumlah besar sekaligus hilangnya kemampuan alam dalam menyerap karbon.
“ Ini karena alih fungsi ekosistem sabana menjadi kawasan industri tambak merupakan langkah mundur dalam upaya menghadapi perubahan iklim ,” sebut Yulianto.
WALHI NTT menilai klaim penciptaan lapangan kerja dari proyek ini hanyalah ilusi yang terus diulang dalam banyak proyek ekstraktif dan industri skala besar. Pengalaman di berbagai daerah menunjukkan bahwa manfaat ekonomi lebih banyak dinikmati investor dan korporasi, sementara masyarakat lokal justru menanggung kerusakan lingkungan, kehilangan ruang hidup, dan menurunnya kualitas hidup.
“Proyek tambak udang skala besar di Sumba Timur ini memperlihatkan bagaimana kepentingan investasi kembali ditempatkan di atas keselamatan rakyat dan lingkungan. Pembangunan semacam ini tidak bisa dibenarkan karena mengancam keberlanjutan sumber air, menghancurkan ekosistem sabana dan karst, serta memperbesar risiko krisis ekologis bagi masyarakat yang hidup di wilayah rentan kekeringan. Negara seharusnya hadir melindungi ruang hidup masyarakat, bukan justru membuka jalan bagi penghancuran lingkungan atas nama investasi,” tegas Yulianto.
Ia juga menambahkan bahwa pengalaman di berbagai daerah menunjukkan industri tambak udang skala besar kerap meninggalkan persoalan lingkungan dan sosial yang berkepanjangan.
“Janji kesejahteraan dan lapangan kerja yang selalu dijadikan alasan utama proyek-proyek seperti ini sering kali tidak sebanding dengan kerusakan yang ditimbulkan. Ketika lingkungan rusak, sumber air tercemar, dan ruang hidup masyarakat hilang, maka masyarakat lokal justru menjadi pihak yang paling menanggung beban. Karena itu, WALHI NTT menolak segala bentuk pembangunan yang mengorbankan keselamatan ekologis dan hak-hak masyarakat demi keuntungan segelintir pihak,” lanjut Yulianto.
Lapangan kerja yang dijanjikan umumnya bersifat terbatas, tidak stabil, dan tidak menjamin kesejahteraan jangka panjang masyarakat setempat. Sebaliknya, masyarakat berpotensi kehilangan sumber penghidupan tradisional yang selama ini menopang kehidupan mereka.
WALHI NTT juga menyoroti minimnya transparansi dan lemahnya pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan proyek ini. Pembangunan yang dijalankan tanpa persetujuan bebas, didahului informasi yang utuh, dan tanpa partisipasi bermakna masyarakat merupakan bentuk pengabaian terhadap hak-hak warga atas ruang hidupnya sendiri.
Atas dasar itu, WALHI Nusa Tenggara Timur menyatakan sikap tegas:
1. Menuntut dilakukannya kajian lingkungan hidup yang independen, transparan, partisipatif, dan berpihak pada keselamatan ekologis serta hak-hak masyarakat.
2. Mendesak pemerintah memastikan perlindungan kawasan sabana dan bentang alam karst sebagai ekosistem penting penyangga kehidupan masyarakat Sumba Timur.
3. Mendorong model pembangunan alternatif yang berkeadilan, berbasis komunitas, memperkuat ekonomi rakyat, dan tidak merusak lingkungan.
WALHI NTT menegaskan bahwa kesejahteraan tidak dapat dibangun di atas kehancuran lingkungan. Apa yang sedang terjadi di Sumba Timur hari ini merupakan cerminan model pembangunan yang gagal model yang mengorbankan rakyat dan alam demi keuntungan segelintir pihak
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
