Untuk membuka akses transportasi, Kementerian Pekerjaan Umum akan mengerahkan personel dan alat berat. Langkah tersebut terutama dilakukan untuk menangani ruas jalan yang tertimbun material longsor akibat gempa.
Sementara itu, pemerintah masih melakukan pemantauan terhadap kondisi jaringan komunikasi di wilayah terdampak. Hingga saat ini, BNPB belum menerima laporan mengenai gangguan sinyal telepon seluler maupun jaringan komunikasi lainnya.
“Untuk jalur-jalur komunikasi, sampai sekarang memang belum dapat laporan apakah sinyal HP, kemudian telepon, apakah ini terganggu. Tetapi tentu saja kami juga menyiapkan alat komunikasi cadangan,” ujar Suharyanto.
Pemerintah juga menyiapkan jaringan komunikasi berbasis satelit, termasuk Starlink, sebagai alternatif apabila jaringan komunikasi utama mengalami gangguan. Kesiapan tersebut diperlukan untuk menjaga koordinasi antara petugas di lapangan dan posko penanganan bencana.
Gempa yang berpusat di sekitar wilayah Kabupaten Nagekeo tersebut menimbulkan dampak di sejumlah daerah di Flores. Pemerintah bersama tim gabungan terus melakukan pendataan, pencarian korban, serta penanganan masyarakat yang terdampak.
Hingga pukul 15.00 WIB, Suharyanto menyampaikan sebanyak 40 orang meninggal dunia, dua orang mengalami luka berat, dan 11 orang mengalami luka ringan. Selain itu, sekitar 2.000 orang mengungsi secara mandiri akibat gempa tersebut.
BNPB menegaskan penanganan darurat akan terus dilakukan dengan mengutamakan keselamatan masyarakat. Pemerintah juga meminta masyarakat mengikuti arahan petugas serta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi selama proses penanganan gempa berlangsung.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
