Kupang, fokusnusatenggara.com / 13 Agustus 2019
Para caleg terpilih untuk Kabupaten dari lima Kabupaten di NTT telah ditetapkan KPU setempat. Penetapan ini menyusul keputusan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dari NTT.
“ KPU dari 5 Kabupaten di NTT telah melakukan rapat pleno menetapkan caleg, DPRD Kabupaten hasil pemilu 17 April 2019 lalu. Pleno penetapan kursi dan caleg terpilih ini menyusul keputusan MK yang menolak gugatan hasil pemilu 17 April 2019 lalu ,” kata Ketua KPU NTT Thomas Dohu kepada awak media ( 12/8).[sc name=”BACA”]
Kelima KPU Kabupaten itu lanjut Thomas Dohu adalah Kota Kupang, Kabupaten Lembata, Flores Timur ,Rote Ndao dan Kabupaten Kabupaten Alor.
“ Untuk sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) 17 April 2019 lalu, hanya caleg dari 5 Kabupaten ini yang mengajukan gugatan ke MK. Karena hasilnya ditolak, jadi teman –teman KPU di Kabupaten ini sudah melakukan rapat pleno penetapan kursi dan para caleg DPRD Kabupaten ,” jelas Thomas Dohu.
Soal rapat pleno penetapan kursi dan caleg terpilih sebut Thomas Dohu, bervariasi waktunya. “ Ada tiga KPU Kabupaten yang melakukan rapat pleno penetapat pada tangga 10 Agustus yakni Kabupaten Rote Ndao, Flores Timur dan Alor. Sementara dua Kabupaten launnya Kota Kupang dan Lembata dilakukan pleno penetapan 11 Agustus 2019 ,” ujar Thomas Dohu.
Sementara untuk caleg terpilih DPRD Provinsi NTT telah ditetapkan dan sudah diserahkan untuk diproses SK nya. “ Untuk kursi dan anggota DPRD terpilih Provinsi NTT sudah selesai dilakukan pleno penetapan. Tinggal menunggu pelantikan saja yang sesuai rencana dilaksanakan 4 september 2019 mendatang. ( Isto).
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
