Oleh : Lejap Yuliyant Angelomestius, S. Fil
Kekuasaan sering kali dipahami sebagai ruang kontestasi sirkular untuk menimbun, mengamankan eksistensi elitis, dan memperbesar ego kelompok. Di tengah rimba raya politik yang bercorak ekstraktif dan transaksional seperti itu, perayaan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus pada Minggu, 7 Juni 2026, hadir bukan sekadar sebagai ritus liturgis yang sunyi di dalam batas-batasan ruang altar.
Bagi saya, peristiwa spiritual ini adalah sebuah manifesto radikal yang membalikkan seluruh logika dasar tentang bagaimana seharusnya kekuasaan diletakkan, diurai, dan diwujudnyatakan.
Jika kita menengok jauh ke dalam Perayaan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus ini maka kita akan menemukan satu diktum teologis yang fundamental: Yesus adalah “Roti Pemberi Hidup Kekal” (Panis Vitae).
Roti yang turun dari surga ini bukanlah komoditas yang tunduk pada hukum pasar atau alat hegemoni spiritual, melainkan sebuah totalitas penyerahan diri secara cuma-cuma demi eksistensi manusia.
Ketika narasi teologis ini ditarik secara dialektis ke dalam wilayah sekuler ke atas meja kerja para pengambil kebijakan dan para pamong publik ia bertransformasi menjadi sebuah kritik ideologis yang tajam terhadap teori-teori politik klasik yang hari ini kita amini secara buta.
Secara teoritis, jika kita menengok lanskap filsafat politik barat, kekuasaan negara hampir selalu dibangun di atas fondasi ketakutan dan penguasaan.
Thomas Hobbes dalam Leviathan menegaskan bahwa kekuasaan absolut diperlukan karena manusia pada dasarnya adalah homo homini lupus (serigala bagi sesamanya).
Dalam kacamata Hobbesian, esensi kekuasaan adalah akumulasi kekuatan koersif demi menciptakan ketertiban dari kekacauan.
Namun, substansi ekaristi menawarkan antitesis yang membongkar kemapanan tersebut: kekuasaan tertinggi justru mewujud bukan dalam tindakan mencengkeram, melainkan dalam kerelaan untuk “dipecah-pecah” (fractio panis) dan dibagikan kepada mereka yang lapar akan keadilan ekonomi dan martabat kemanusiaan.
Logika memecah diri ini menemukan pembenaran ilmiahnya dalam teori Servant Leadership(Kepemimpinan Pelayan) yang digagas oleh Robert K. Greenleaf.
Greenleaf melangkah melampaui pragmatisme politik dengan berargumen bahwa pemimpin sejati harus terlebih dahulu meletakkan kediriannya sebagai pelayan yang memiliki hasrat primordial untuk memprioritaskan kebutuhan publik.
Kepemimpinan bukan lagi tentang seberapa luas yurisdiksi kepatuhan yang bisa dikendalikan oleh sang penguasa, melainkan seberapa besar kapasitas eksistensial sang pemimpin untuk “menghabiskan” dirinya demi pencapaian kesejahteraan bersama (bonum commune).
Ketika Kristus melembagakan ekaristi melalui kalimat, “Inilah tubuh-Ku yang diserahkan bagimu,” sebuah demarkasi etika politik yang baru sedang dipancangkan.
Pemimpin yang menganut mazhab filsafat ini tidak akan pernah melihat jabatan sebagai perisai kekebalan hukum atau instrumen pengeruk rente.
Jabatan diubah fungsinya secara radikal menjadi sebuah altar pengorbanan.
Konsep ini sejalan dengan kritik Karl Marx dalam “Economic and Philosophic Manuscripts” mengenai alienasi kekuasaan, di mana para penguasa kerap terasing dari realitas material penderitaan rakyatnya.
Kepemimpinan gaya ekaristis menolak alienasi itu; ia melebur secara struktural, menjadi “roti” yang siap dikonsumsi, disentuh, dan diuji akuntabilitasnya oleh masyarakat akar rumput.
Mari kita jujur melihat realitas empiris di sekitar kita. Berapa banyak pemimpin yang ketika berhasil menduduki kursi kekuasaan justru beralih fungsi menjadi “pemakan” bagi rakyatnya sendiri?
Praktik korupsi sistemik, perampasan ruang hidup masyarakat hukum adat, dan marginalisasi kaum miskin kota adalah bentuk nyata dari kanibalisme politik modem.
Di titik ini, esensi moral budaya kita yang komunal dan inklusif dihancurkan oleh syahwat keserakahan individual yang difasilitasi oleh instrumen negara.
Alih-alih menjadi pemberi hidup sebagaimana amanat homili, kekuasaan yang korup bertindak sebagai predator yang mengisap darah kehidupan warganya demi kelanggengan kekuasaan dinasti dan akumulasi modal kapitalis.
Dalam perspektif etika politik yang dikembangkan oleh Jürgen Habermas melalui teori Tindakan Komunikatif, kekuasaan yang memiliki legitimasi moral hanya bisa lahir dari ruang publik (public sphere) yang bebas dari dominasi dan represi.
Meja perjamuan dalam homisi Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus adalah representasi filosofis yang sempurna dari ruang publik Habermasiah tersebut.
Di meja itu, tidak ada stratifikasi sosial, tidak ada bias kelas, dan tidak ada pengotakan kasta politik. Semua manusia duduk setara memakan roti yang sama.
Ini adalah simbol dari pengakuan mutlak terhadap hak-hak kewarganegaraan (citizenship) yang setara dan tanpa syarat dalam sebuah sistem demokrasi yang substansial.
Namun, transformasi radikal dari seorang pemimpin yang “mengonsumsi rakyat” menjadi pemimpin yang “siap dikonsumsi oleh kepentingan rakyat” membutuhkan sebuah lompatan kesadaran moral yang luar biasa.
Konsep self-emptying atau kenosis yang sering dibahas dalam teologi politik adalah prasyarat utamanya. Pemimpin harus mampu mengosongkan dirinya dari kepentingan-kepentingan privat, ego sektarian, dan dorongan narsistik kekuasaan.
Tanpa adanya proses kenosis ini, kepemimpinan publik hanya akan jatuh pada praktik makiavelianis: menghalalkan segala cara demi mempertahankan takhta tanpa memedulikan etika.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
