KUPANG,fokusnusatenggara.com- Pihak DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) rencananya akan segera melakukan pemantauan langsung kerusakan jalan pada Ruas Nangaroro – Maunura – Maunori ( Kabupaten Ende dan Nagekeo), Ende – Nuabosi (Kabupaten Ende) dan Detusoko – Maurole (Kabupaten Ende) pekan depan.
Sikap yang diambil DPRD NTT ini, menyusul banyaknya laporan dari masyarakat terkait kerusakan yang terjadi pada ruas jalan tersebut, pasca dikerjakan pada tahun anggaran 2016. “ Kita rencana akan turun langsung pada tanggal 6 Februari 2017, untuk memantau kerusakan yang terjadi,” ungkap Thomas Tiba, Ketua Komisi IV DPRD NTT, kepada sejumlah wartawan di Gedung DPRD, Rabu 1 Februari 2017.
Menurut Tiba, berd
asarkan laporan yang diterima, kerusakan parah terjadi pada ruas jalan Nangaroro – Maunura – Manunoti. Dimana dalam laporan tersebut, terdapat kerusakan parah pada sejumlah titik jalan. Pihak kontraktor pelaksana diduga bekerja asal jadi tanpa didukung dengan peralatan yang memadahi.
“ Kontraktor pelaksana tidak becus urus pekerjaan tersebut. Berdasarkan laporan yang ada, pada saat lakukan pemadatan badan jalan, kontraktor hanya menggunakan mesin vibro dengan kapasitas keci. akibat penggunaan mesin tersebut, kondisi jalan tidak akan bertahan lama. Bahkan kondisi cuaca seperti saat ini, akan cepat memicu rusaknya aspal pada bahan jalan akibat kualitas pekerjaan tersebut,” jelasnya.
Untuk itu pihak DPRD menurut Tiba, akan segera meneruskan laporan ini ke Dinas PU Provinsi NTT, untuk menyiapkan tim teknis agar bisa menuju lokasi bersama tim dari DPRD NTT. “ Besok kami akan bersurat ke dinas untuk siapkan tim agar kita berangkat sama-sama ke lokasi,” katanya.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
