KUPANG,fokusnusatenggara.com- Pasca dilantik pada Tanggal 17 Februari 2016, Bupati Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Willy Lay dan Wakil Bupati JT Ose Luan, diharapkan mampu membawa perubahan dalam arus pembangunan daerah, di kabupaten yang berbatasan langsung dengan Negara Timor Leste tersebut.
Di bawah kendali mereka, harapan akan penataan birokrasi yang bebas dari dari praktek KKN mampu diwujudkan dengan spirit pembangunan yang berlandaskan pada Clean and Good Goverment.
Tapi harapan demikian mulai pupus. Bahkan rasa percaya masyarakat mulai tergerus, seiring munculnya nada minor dan isu miring seputar penataan birokrasi yang carut marut. Sepekan terakhir ini, masyarakat Kabupaten Belu, disuguhkan dengan isu soal peran oknum Aparatur Sipil Negara (ASN), yang diduga kuat berperan sebagai “bupati swasta”, yang bisa mengatur soal mutasi dan penempatan ASN serta pembagian tender proyek dan pekerjaan.
Pembicaraan di kalangan kontraktor dan pelaku bisnis kerap menyebut WM, oknum ASN pada Dinas Pertanian Kabupaten Belu, adalah sosok “bupati swasta” yang bisa menggagalkan pemenang tender yang ditetapkan paniatia dalam lelang ULP dengan perusahan jagoannya. Bahkan para staf ASN yang hendak menempati jabatan tertentu, dengan melobi WM, langsung bisa menduduki jabatan tersebut.
“ Di Belu ini sekarang ada bupati swasta yang bisa mengatur semua pembagian proyek. Cukup kita lobi dan lakukan pendekatan maka kita bisa dapat satu pakaet pekerjaan, walau tender dilakukan oleh ULP dengan sistim online dan terbuka. Bahkan para ASN setingkat kepala dinas saja takut dengan orang tersebut. Sebab dia bisa mengatur mutasi dan proses pindah ASN dengan cepat. Makanya kami juga kaget, kok bisanya di Belu ini ada manusia tidak jelas yang bisa intervensi tugas bupati,” ungkap sumber terpercaya fokusnusatenggara.com, yang juga pebisnis sukses di Kabupaten Belu ini, Senin, 21 Agustus 2017.
Menanggapi hal ini, Bupati Belu, Willy Lay yang dikonfirmasi fokusnusatenggara.com melalui sambungan telepon pada Selasa, 22 Agustus 2017 sore menegaskan bahwa hal tersebut tidak benar. Menurutnya, informasi yang beredar di media sosial dan menjadi pembicaraan ramai di kalangan masyarakat Kabupaten Belu terkait sosok WM, oknum ASN yang disebut sebagai ‘Bupati Swasta” tersebut tidak benar.
“ Jadi tidak ada oknum ASN yang bertindak seolah-olah sebagai bupati. Hanya saya yang sampai saat ini adalah bupati yang sah di Kabupaten Belu. Dan orang itu adalah pegawai biasa yang tidak punya pengaruh apa-apa,” jelasnya.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
