KUPANG, fokusnusatenggara.com.com — Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum NTT Silvester Sili Laba,S.H mengungkapkan berbagai capaian hukum dari Kementerian Hukum RI sepanjang tahun 2025 ini pada HUT Pengayom ke 80 ini, Jumat (22/8/2025).
HUT Pengayom tahun 2025 ini mengusung tema : Menjaga Warisan bangsa, Mewujudkan Reformasi Hukum Untuk Menyongsong Masa Depan.
Silvester Sili Laba yang membacakan sambutan tertulis Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas itu menyebutkan di bidang tata kelola regulasi, indeks reformasi hukum tahun 2024 mencapai nilai sempurna yaitu 100. Pihaknya berhasil menjaga indeks kualitas peraturan perundang-undangan pada angka 3,7.
“ Ini menunjukkan adanya peningkatan konsistensi dalam harmonisasi serta pelaksanaan pembaruan regulasi. Melalui aplikasi E-Harmonisasi, ribuan rancangan regulasi kini dapat disinkronkan lintas kementerian. Melalui JDIHN, masyarakat memiliki akses langsung ke lebih dari 670 ribu dokumen hukum terbesar dalam sjarah kita,” kata Silvester Sili Laba,S.H.
Dalam bidang akses terhadap keadilan, terasa nyata. Ada 2.045 penerima bantuan hukum litigasi telah kita dampingi sampai ke pengadilan. 542 kelompok masyarakat menerima penyuluhan hukum, konsultasi, hingga mediasi.
Di akar rumput, kata Silvester, pihaknya berhasil membentuk 7.212 pos bantuan hukum desa/kelurahan, didukung oleh 8.277 paralegal. Ribuan paralegal ini adalah jembatan antara rakyat kecil dan sistem hukum.
Sementara pada kekayaan Intelektual, lonjakan permohonan mencerminkan kreativitas bangsa.
“ Hanya dalam setengah tahun 2025, tercatat lebih dari 78 ribu permohonan hak cipta, 91 ribu permohonan merek, serta ribuan permohonan paten dan desain industri. Semua ini menandakan bahwa hukum hadir untuk melindungi inovasi, ide, dan kreativitas pilar ekonomi kita di masa depan yang akan datang ,” jelas Silvester Sili Laba.
Silvester melanjutkan, di bidang pendidikan hukum, pihaknya meresmikan Kampus Pengayoman Pancasila. “ Kampus ini tidak hanya mendidik teknisi hukum, melainkan juga membentuk insan hukum yang berkarakter, berlandaskan Pancasila, dan memiliki daya saing global ,” jelas Silvester.
Namun begitu, berbagai capaian ini masih terdapat tantangan yang harus diurai. Regulasi yang tumpang tindih, kebijakan lintas sektor yang belum terintegrasi, literasi hukum yang rendah serta penegakan hukum Kekayaan Intelektual yang belum optimal.
Selain itu, masih ada masyarakat yang belum sepenuhnya percaya pada sistem hukum, karena merasa keadilan belum selalu berpihak pada mereka.
Ia menjelaskan, hukum bukan saja instrumen negara tetapi juga milik rakyat. Hukum yang sederhana, jelas, dan bisa dipahami siapa pun. Hukum harus melindungi, bukan membebani.
Silvester mengatakan, Kementerian Hukum dituntut menyiapkan hukum untuk dunia baru yang serba digital dan menuntut transparansi. Disamping, tantangan lain yakni ketidakpastian global.
Presiden Prabowo Subianto, kata Silvester Sili Laba, S.H dalam pidato kenegaraan menyebut bangsa besar adalah bangsa yang tidak hanya membangun gedung-gedung tinggi, tetapi juga membangun rule of law.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
