Silvester juga memaparkan capaian layanan hukum Kanwil Kemenkum NTT sepanjang tahun 2026 yang telah memfasilitasi harmonisasi dan pembentukan produk hukum daerah.
Tercatat sebanyak 50 rancangan peraturan daerah (Ranperda) dan tujuh rancangan peraturan bupati (Ranperbup) telah difasilitasi dalam proses harmonisasi.
“Proses harmonisasi ini penting untuk memastikan setiap produk hukum daerah selaras dengan peraturan yang lebih tinggi serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat,” jelasnya.
Selain itu, pada Februari 2026, Menteri Hukum RI telah meresmikan sebanyak 3.442 Posbakum di NTT yang dipusatkan di Kota Kupang.
“Hal ini membuktikan bahwa negara hadir untuk memberikan akses keadilan secara merata hingga pelosok negeri, serta memastikan masyarakat tidak hanya memahami hukum tetapi juga memperoleh akses nyata terhadap keadilan dan kepastian hukum,” jelas Silvester
Dia menyebutkan dengan dukungan media, pihaknya optimistis informasi mengenai Posbankum, produk Kekayaan Intelektual, harmonisasi regulasi, dan legalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan memberikan manfaat sebesar-besarnya.
“ Dengan demikian jika ada masyarakat yang membutuhkan layanan hukum, kami siap untuk melayani mereka ,” tutup Silvester
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
