KUPANG,fokusnusatenggara.com- Direktur IT dan Operasional Bank NTT, Hilarius Minggu akhirnya memberikan pernyataan terkait persoalan pembayaran Dana Badan Kesejahteraan Karyawan (BKK) Bank NTT kepada sejumlah pensiunan Bank NTT yang belum direalisasi hingga saat ini.
Dirinya mengakui, setelah pertemuan dengan para pensiunan di Harper Hotel pada 14 Desember 2023 silam, dirinya selaku direksi menyetujui usulan pembayaran oleh Pengurus BKK antar waktu. Persetujuan tersebut dibuat dalam bentuk disposisi yang diberikan ke pihak Pengurus BKK antar waktu.
“Setelah selesai di Harper, pengurus antar waktu BKK buat usulan ke Direksi Bank NTT, saya disposisi setuju dibayar. Tetapi saya tidak tahu disposisi direksi lain. Silahkan tanya di pengurus BKK sebab mereka yang pegang dokumen itu,” tulis Hilarius dalam pesan WhatsApp yang diterima redaksi pada Selasa 7 Mei 2024 malam.
Menanggapi hal ini, pihak pensiunan Bank NTT mengatakan bahwa pernyataan tersebut benar, sebab saat pertemuan di Harper Hotel, Direktur IT dan Operasional Bank NTT hadir mewakili direksi bersama Direktur Kepatuhan Bank NTT, Kristofel Adoe.
“Benar dalam pertemuan tersebut Pak Hila katakan akan segera membayar dana BKK kami. Bahkan hal ni disaksikan langsung oleh pihak pengurus BKK yang hadir saat itu juga,” ujar Sony Sereh, salah satu pensiunan Bank NTT kepada redaksi, 7 Mei 2024 malam.
Atas hasil perteuan tersebut pihak Pengurus BKK antar waktu, menurutnya, kemudian membtuk Group WhatsApp dengan kami seluruh pensiun guna membahas teknis dan skema pembayaran. Dalam pembicaraan group tersebut, ada dua opsi yang ditawarkan yakni skema pembayaran secara cicil sebesar 50 persen dari hak para pensiunan sebayak dua tahap atau pembayaran dilakukan 100 persen dalam waktu secepatnya.
Namun opsi tersebut ditolak para pensiunan dengan argumen bahwa dana BKK masih ada bahkan angkanya cukup fantastis yakni Rp 32 Miliar. Sebab berdasarkan perhitungan bersama pihak Pengurus BKK di WhatsApp Group, hak yang harus kami semua terima yakni Rp 6 Miliar untuk 21 pensiunan.
“Kami tidak mau dengan skema pembayaran secara cicil sebab uang kan ada menurut informasi dari Hans Arnoldus selaku bendahara Pengurus BKK,” ujarnya.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
