ads

Scroll Ke bawah untuk melanjutkan

Gelar Mimbar Bebas Aliansi SETARA Nyatakan Sikap Terhadap Situasi di Tanah Papua

Avatar photo
Reporter : Dicky TaunaisEditor: ANTONIUS TAOLIN
  • Bagikan
alia
Aliansi SETARA gelar mimbar bebas menyikap situasi Papua ( Ist )

PAPUA, fokusnusatenggara.com  —  Aliansi Selamatkan Tanah Air atau SETARA menyatakan sikap terhadap situasi di Tanah Papua kini. Pernyataan sikap itu disampaikan saat aksi mimbar bebas yang digelar di kawasan Lingkaran Abepura, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Papua, Jumat (29/5/2026).

Dalam rilis yang diterima Media ini, Penanggung Jawab Aksi Stenly Dambujai mengatakan, situasi di Tanah Papua semakin genting akibat ekspansi investasi, militerisasi, dan proyek pembangunan yang mengorbankan masyarakat adat Papua.

Menurutnya, berbagai proyek negara yang mengatasnamakan pembangunan menyebabkan perampasan ruang hidup, marginalisasi masyarakat adat, hingga pelanggaran hak asasi manusia.

Baca Juga :  Oknum Brigadir Kepala S Ditahan Bidpropam Polda Karena Berupaya Memperkosa Polwan A

“Apa yang ada dalam film dokumenter Pesta Babi-Kolonialisme di zaman kita, itu menggambarkan situasi sosial-politik yang dialami masyarakat Papua selama puluhan tahun,” kata Stenly Dambujai.

Katanya, penggusuran tanah adat, kehadiran militer untuk mengawal investasi berskala besar, serta pembungkaman ruang demokrasi merupakan bentuk kolonialisme modern di Tanah Papua.

“Hutan bagi rakyat Papua bukan sekadar komoditas ekonomi, tetapi ruang spiritual, sumber identitas budaya, dan tempat keberlangsungan hidup generasi masa depan,” ucapnya.

Baca Juga :  Polda NTT dan Undana Resmikan Pusat Studi Kepolisian, Perkuat Sinergi Akademisi dan Kepolisian

Ia mengatakan, pembangunan di Tanah Papua dijalankan tanpa persetujuan masyarakat adat dan tanpa keadilan. Praktik kolonialisme modern di Tanah Papua melibatkan negara, militer, elit politik, dan korporasi nasional maupun internasional.

Aliansi SETARA menyatakan menolak PSN di Merauke, Papua Selatan dan seluruh Tanah Papua. Mendesak penghentian berbagai proyek investasi yang merusak lingkungan dan ruang hidup masyarakat adat.

  • Bagikan