“Kami meminta penghentian operasi militer, penarikan TNI-Polri organik dan non-organik dari Papua, serta menolak pembangunan institusi keamanan baru seperti Polda dan Kodam di Papua,” kata Stenly Dambujai.
Koordinator Lapangan, Lovivi mengatakan Aliansi SETARA juga menolak program transmigrasi, Daerah Otonomi Baru atau DOB hingga berbagai proyek pembangunan yang berpotensi mengancam eksistensi masyarakat adat Papua. Termasuk pembangunan Bandara Antariksa di Biak dan perluasan fasilitas militer di Jayapura.
Katanya, Aliansi SETARA mendesak pengusutan seluruh kasus pelanggaran HAM di Papua, penghentian impunitas, serta pembebasan tahanan politik Papua Barat tanpa syarat.
Selain itu meminta pemerintah membuka akses bagi jurnalis internasional, pegiat HAM internasional, dan Dewan HAM PBB untuk melakukan investigasi independen terkait situasi HAM di Papua.
“Kami Aliansi SETARA memberikan dukungan solidaritas internasional terhadap perjuangan rakyat Papua. Karena persoalan Papua bukan hanya krisis HAM, tetapi juga ancaman terhadap lingkungan hidup, masyarakat adat, dan ruang demokrasi,” ucap Lovivi.
Ia mengatakan, Aliansi SETARA menegaskan bahwa rakyat Papua berhak menentukan masa depannya sendiri secara bebas dan bermartabat.
“Tanah Papua bukan tanah kosong. Tanah Papua adalah tanah kehidupan, tanah leluhur, dan tanah harapan bagi generasi masa depan,” katanya.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
