Kajari Ende, Zulfahmi, dimutasi sebagai Kajari Muara Enim. Penggantinya adalah Adi Rifani, yang sebelumnya menjabat sebagai Koordinator Kejati Kalimantan Selatan.
Kajari Labuhanbatu Selatan, Bayu Setyo Pratomo, dimutasi sebagai Asisten Tindak Pidana Umum Kejati NTT. Posisi Kajari Labuhanbatu Selatan diisi oleh Victoris Parlaungan Purba. Victoris sebelumnya menjabat sebagai Kajari Waingapu, Sumba Timur. Posisi Kajari Waingapu dijabat oleh Akwan Anas, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bagian Tata Usaha Kejati Gorontalo.
Kajari Sorolangun, Alfred Tasik Pallulungan, dimutasi sebagai Asisten Pengawasan Kejati NTT. Selanjutnya,
Kajari Larantuka, Flores Timur, Rolly Manampiring, dimutasi sebagai Kajari Sorolangun. Jabatan Kajari Larantuka, diisi oleh Teddy Rorie, yang sebelumnya menjabat sebagai Koodinator Kejati Sulawesi Tengah.
Kajari Timor Tengah Selatan (TTS), Sumantri, dimutasi sebagai Kajari Ogan Komering Ilir. Jabatan Kajari TTS diisi oleh Alfian Bimbong, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bagian Tata Usaha Kejati Sulawesi Selatan.
Koordinator Kejati Sulawesi Selatan, Nurul Hidayat, dimutasi sebagai Kajari Ngada, NTT. Kemudian, Koordinator Kejati Maluku Utara, Johannes Harysuandy Siregar, dimutasi sebagai Kajari Belu, NTT. Pengganti Kajari Nagada dan Belu belum diketahui.
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati NTT, Anak Agung Raka Putra Dharmana, membenarkan mutasi di dalam internal Kejati NTT dan sejumlah Kajari di NTT.
“Ya benar bang. Kalau dari Kejati itu ada Pak Wakajati, Pak Aspidsus, Pak Asdatun, dan Pak Kasi V Asintel yang dimutasi. Untuk jabatan di beberapa Kajari saya cek dulu,” ujar Raka Putra, kepada media, Jumat ( 4/7).
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
