Sementara itu, Direktur Diplomasi Kebudayaan Kementerian Kebudayaan RI, Raden Usman Effendi, menjelaskan bahwa pelaksanaan IPACS di Kupang merupakan bentuk diplomasi kebudayaan Indonesia di tingkat internasional, yang berfokus pada penguatan jejaring antarnegara Pasifik dan Asia Tenggara.
“IPACS adalah bagian dari diplomasi halus (soft diplomacy) Indonesia yang memperkuat jejaring budaya, dialog antarbangsa, serta mempertegas kontribusi Indonesia dalam agenda pembangunan global pasca-2030,” ujarnya.
Kegiatan IPACS 2025 akan diawali dengan residensi budaya selama satu minggu pada 3–10 November 2025 di Kupang. Residensi ini menghadirkan tiga praktisi budaya dari berbagai negara Pasifik untuk mempelajari kerajinan bambu, musik, dan tari tradisional di NTT sebelum menampilkan karya mereka pada acara puncak.
Menurut data dari Ditjen Diplomasi, Promosi, dan Kerja Sama Kebudayaan Kemenbud RI, sebanyak 17 negara Pasifik-Oseania telah diundang dalam IPACS 2025, termasuk Fiji, Papua Nugini, Vanuatu, Tonga, Samoa, Kaledonia Baru, hingga Timor Leste. Dari jumlah tersebut, 10 negara telah mengonfirmasi kehadiran, dan lima di antaranya menyatakan akan mengirimkan langsung Menteri Kebudayaan masing-masing.
IPACS 2025 mengusung misi besar untuk memperkuat Culture 2030 Goal, mendorong diplomasi inklusif regional, serta menegaskan peran budaya dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim dan pelestarian warisan budaya.
Dengan dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi NTT, diharapkan pelaksanaan IPACS 2025 di Kupang menjadi momentum bersejarah yang menempatkan NTT dan Indonesia sebagai pusat dialog dan kolaborasi budaya di kawasan Asia-Pasifik.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
