Pada 6 Maret 1999, setelah wafatnya ayahnya, Emir Isa bin Salman Al Khalifa, Hamad naik takhta sebagai Emir Bahrain.
Salah satu langkah pertamanya sebagai pemimpin adalah memperkenalkan reformasi politik yang bertujuan mentransformasi Bahrain menjadi monarki konstitusional. Di bawah kepemimpinan Raja Hamad, Bahrain mengadakan referendum nasional yang menghasilkan adopsi Piagam Aksi Nasional.
Piagam ini memperkenalkan parlemen bikameral, yang terdiri dari Dewan Perwakilan yang dipilih secara langsung dan Dewan Syura yang ditunjuk. Meski begitu, masa pemerintahan Raja Hamad juga diwarnai dengan tantangan.
Pada tahun 2011, Bahrain mengalami gelombang protes sebagai bagian dari Arab Spring. Demonstran menuntut reformasi politik lebih lanjut dan peningkatan hak-hak sipil. Pemerintah merespons dengan tindakan keras, yang mengundang kritik dari komunitas internasional terkait pelanggaran hak asasi manusia.
Di ranah domestik, Raja Hamad mendorong diversifikasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada minyak. Ia mendukung pengembangan sektor keuangan, pariwisata, dan pendidikan. Inisiatif-inisiatif ini bertujuan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Bahrain.
Raja Hamad juga dikenal sebagai pendukung dialog antaragama dan toleransi. Ia mempromosikan Bahrain sebagai model koeksistensi antara berbagai komunitas agama dan etnis. Upaya ini mencerminkan visinya untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan inklusif.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
