KUPANG,fokusnusatenggara.com– Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (Bank NTT) dikenakan sanksi berupa wajib bayar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan penghentian/ pembekuan sekitar 7 (tujuh) produk layanan online, oleh Bank Indonesia (BI) gegara menyelenggarakan layananan Mobile Banking dan Internet Banking tanpa persetujuan/izin dari Bank Indonesia.
Hal ini tertuang dalam surat Bank Indonesia pada Direksi Bank NTT No. 25/2/ DSSK/Srt/Rhs, tanggal 2 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Direktur Eksekutif Departemen Sistim Keuangan BI Perwakilan NTT, Y. Budiatmaka.
“Dengan ini diberitahukan bahwa Layanan Mobile Banking, B’Pung, Tarik Tunai Tanpa Kartu, Pengajuan Pinjaman, dan Internet Banking Indidvidu, serta layanan Internet Banking Bisnis dan Virtual Account telah saudara laksanakan sejak tanggal 17 Juli 2021, sebelum memperoleh persetujuan Bank Indonesia, sehingga telah melanggar ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Bank Indonesia No. 23/06/PB/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran. Untuk itu, saudara dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), yang akan dibebankan pada rekening giro bank di Bank Indonesia,” tegas BI dalam surat tersebut.
BI juga meminta agar Bank NTT menghentikan sejumlah layanan di bank NTT dan melakukan beberapa hal sebagai berikut:
1) Menghentikan penambahan pengguna layanan mobile banking NTT Pay, B’Pung Mobile, Internet Banking Individu dan Internet Banking Bisnis, tidak mengaktifkan fitur tarik tunai, tidak menambah fitur pada mobile banking dan internet banking sejak surat tersebut disampaikan.
Menyerahkan data/ dokumen kepada BI, yakni data pengguna layanan mobile banking NTT Pay, B’Pung Mobile, Internet banking indidvidu dan internet banking bisnis, data transaksi masing-masing fitur pada mobile banking dan internet banking , serta menonaktifkan fitur tarik tunai ATM paling lambat tanggal 15 setiap bulan sampai memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia;
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
