BORONG,fokusnusatenggara.com – Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur memastikan tidak ada tekanan maupun pemaksaan yang dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terhadap Camat Lamba Leda Utara, Agustinus Supratman, dalam proses penyaluran bantuan logistik bagi masyarakat terdampak gempa bumi.
Penegasan itu disampaikan Wakil Bupati Manggarai Timur, Tarsisius Sjukur, menyusul beredarnya video yang memperlihatkan perdebatan antara Camat Lamba Leda Utara dan petugas BNPB di Pos Pelayanan Kesehatan Damer pada Jumat (21/8/2026).
Video tersebut kemudian menyebar luas di media sosial dan memunculkan informasi mengenai dugaan adanya tekanan terhadap Camat Lamba Leda Utara, termasuk dalam proses penandatanganan berita acara penyerahan bantuan.
Tarsisius mengatakan, Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur telah melakukan penelusuran untuk mengetahui secara utuh peristiwa yang terjadi di lapangan.
“Setelah kami melakukan penelusuran terhadap kejadian tersebut, tidak benar bahwa ada tekanan dari BNPB kepada Camat Lamba Leda Utara. Termasuk dalam proses penandatanganan berita acara, tidak ada pemaksaan dari petugas BNPB,” ujar Tarsisius dalam keterangannya kepada media, Senin (25/8/2026).
Menurut dia, kehadiran personel BNPB di Manggarai Timur merupakan bagian dari upaya percepatan penanganan bencana, terutama untuk memastikan bantuan logistik dari pemerintah pusat dapat disalurkan kepada masyarakat terdampak.
Bantuan tersebut, kata Tarsisius, didistribusikan secara bertahap sesuai kebutuhan masyarakat di 12 kecamatan yang terdampak gempa. Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur kemudian mengoordinasikan penerimaan dan penyaluran bantuan melalui posko utama penanganan bencana yang dipimpin Sekretaris Daerah.
“Logistik dari pemerintah pusat diserahkan melalui posko utama yang ada di daerah. Dari sana kemudian dilakukan koordinasi untuk memastikan bantuan bergerak ke wilayah-wilayah yang membutuhkan,” katanya.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah juga telah menyiapkan petugas yang bertanggung jawab terhadap penerimaan, pembagian, dan distribusi logistik. Mekanisme tersebut diterapkan agar penyaluran bantuan dapat dipantau dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di setiap wilayah terdampak.
Tarsisius menegaskan, penanganan bencana membutuhkan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kecamatan, desa, serta seluruh unsur yang terlibat.
Menurutnya, persoalan yang muncul di lapangan harus diselesaikan melalui komunikasi dan koordinasi agar tidak menghambat pelayanan serta penyaluran bantuan kepada masyarakat.
“Dalam situasi bencana seperti sekarang, semua pihak tentu memiliki tekanan dan tanggung jawab yang besar. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita menjaga komunikasi dan koordinasi agar bantuan dapat segera diterima oleh masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.
Penjelasan serupa disampaikan Inspektur III BNPB, Kombes Pol Deden Nurhidayatullah, yang ditugaskan sebagai person in charge (PIC) penanganan bencana di Manggarai Timur.
Deden mengatakan, BNPB sejak awal telah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur untuk mendukung kelancaran penanganan bencana dan distribusi bantuan bagi warga terdampak.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
