Kupang, fokusnusatenggara.com / 10 Februari 2020
Kanwil Kementrian Agama NTT dan jajarannya diharapkan dapat berkolabrasi dengan Pemprov membangun NTT. Harus bahu membahu membangun sehingga secara bertahap dapat mengaluarkan NTT dari Provinsi termiskin ketiga di Indonesia.
“ Saya harapkan jajaran Kanwil Agama se NTT berkolaborasi, bersinergi dengan Pemprov ikut membangun NTT. Selain membangun kehidupan sosial budaya dan agama, harus juga membagun sumber daya manusia (SDM) yang mapan dari cara berpikir hingga implementasinya ,” kata Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat saat memberikan arahan pada Raker jajaran Kemenag NTT di Hotel Kristal Kupang ( 8/2).
Lebih lanjut Gubernur Viktor juga minta agar jajaran Kantor Wilayah Kementrian Agama (Kemenag) Provinsi NTT untuk membantu pemerintah dalam mendata Kehamilan dan kelahiran anak yang ada di wilayah NTT.
“ Provinsi NTT masih menjadi penderita stunting tertinggi. Karena saya harapkan jajaran Kemenag ikut membantu masalah ini. Antaranya dengan membantu mendata angka kelahiran karena soal stunting banyak diderita anak yang lahir diluar nikah ,” jelas Viktor Bungtilu Laiskodat.
Dengan membantu mendata angka kehamilan dan kelahiran ujar Gubernur Viktor, tentu sudah membantu program pemerintah soal stunting ini.
“ Kendala yang menyebabkan stunting tinggi di NTT ini terutama banyak anak yang lahir diluar nikah. Pasangan ini tidak memiliki kartu keluarga sehingga tidak mendapatkan bantuan program bantuan gizi. Karena itu saya minta agar tolong membantu masalah ini ,” ujarnya.
Menurut Gubernur VIktor untuk menangani masalah kemiskinan dan stunting di NTT perlu ada laporan data ibu hamil dan data kelahiran setiap tahun.
“Tolong sampaikan saja kalau sudah hidup bersama, belum nikah resmi karena masalah adat masih belum mengizinkan, nikahkan saja secara agama, sehingga proses kepengurusan administrasi pendududk cepat. Karena pernikahan yang sah itu, secara hukum adalah pernikahan secara agama ,” tandas Viktor Bungtilu Laiskodat.
Di Kabupaten Timor Tengah Selatan ( TTS ) banyak masalah kemiskinan tetapi bantuan Pemerintah susah karena tidak ada KTP dan KK.
“ Saya panggil Bupati dan tanya kenapa ini bisa terjadi ? Bupati bilang belum ada Kartu Keluarga karena belum menikah secara agama, terhalang adat, belum bayar belis ( mas kawin). Saya bilang urus saja kasih nikah supaya cepat selesai biar bisa dapat bantuan pemerintah. Belis, adat mas kawin belakangan saja ,” jelas kata Viktor Bingtilu Laiskodat.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
