“Selama ini, jika Sekda berasal dari internal, sering muncul konflik kepentingan, baik terkait jabatan eselon II, III, maupun IV. Karena itu, figur dari luar dinilai lebih netral dan mampu menenangkan dinamika internal PNS,” jelasnya.
Ia secara terbuka menyebut pengalaman birokrasi di daerah dengan skala nasional seperti Manggarai Barat sebagai nilai tambah. Menurutnya, daerah tersebut berhasil meningkatkan PAD secara signifikan berkat kerja sama solid antara kepala daerah dan Sekda.
“PAD Manggarai Barat bahkan melampaui pendapatan provinsi. Ini menjadi peluang besar bagi NTT jika pengalaman tersebut bisa ditarik dan diterapkan di tingkat provinsi,” ujar Politisi PKB NTT ini.
Selain itu, Yohanes juga menekankan pentingnya regenerasi kepemimpinan birokrasi di NTT. Ia menilai sudah saatnya figur-figur muda potensial diberi ruang dan tanggung jawab agar pembangunan daerah berjalan berkelanjutan.
“Kalau kita terus mengangkat orang-orang yang mendekati masa pensiun, perubahan akan sulit terjadi. Figur muda yang berpengalaman harus diberi kepercayaan agar NTT bisa terus bergerak maju,” tegasnya.
Meski Fraksi PKB menyampaikan pandangan secara terbuka, Yohanes menegaskan pihaknya tetap menghormati mekanisme dan keputusan akhir yang berada di tangan pemerintah pusat.
“Keputusan akhir tetap ada di Jakarta sesuai aturan BKN dan Kementerian Dalam Negeri. Siapapun yang ditetapkan nanti, kami hormati. Namun sebagai tanggung jawab politik dan moral kepada publik, PKB merasa perlu menyampaikan pandangan ini secara terbuka,” pungkasnya.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
