KUPANG, fokusnusatenggara.com — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai data data Badan Gizi Nasional (BGN) baru 44 persen, menunjukkan NTT masih berada di bawah 50 persen cakupan layanan pemenuhan gizi. Ini menjadikannya Provinsi NTT sebagai salah satu dengan capaian terendah di Indonesia, meskipun kondisi tersebut juga dialami sejumlah wilayah Indonesia Timur.
“NTT ini tercatat baru sekitar 44 persen. Belum sampai 50 persen. Itu artinya masih rendah. Karena itu, meskipun cakupan belum optimal, kualitas gizi dan keamanan pangan dari layanan yang sudah berjalan harus benar-benar kita jaga dan kita optimalkan,”,” kata Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena saat menghadiri sekaligus membuka kegiatan Training of Trainers (ToT) Tingkat Regional Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Bali tentang Standar Gizi dan Keamanan Pangan Siap Saji untuk Penjamah Pangan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta Implementasi dan Edukasi Gizi Program MBG di satuan pendidikan, di Hotel Swiss-Belcourt Kupang, Rabu (4/2/2026).
Ia menekankan bahwa pelatihan ini menjadi penting agar standar keamanan pangan dan mutu gizi di dapur-dapur SPPG dapat diterapkan secara ketat, sekaligus memastikan makanan yang diberikan kepada anak-anak aman, sehat, dan layak konsumsi.
Menurutnya, Program MBG tidak hanya berdampak pada pemenuhan gizi anak, tetapi juga menyentuh aspek kesehatan, kebersihan, pendidikan, hingga ekonomi masyarakat.
“Program ini menyentuh banyak aspek. Aspek gizi, aspek kesehatan, aspek kebersihan, bahkan aspek ekonomi. Karena itu pelaksanaannya tidak boleh setengah-setengah,” ujarnya.
Gubernur juga menyoroti pentingnya edukasi kebersihan di satuan pendidikan sebagai bagian dari implementasi MBG. Ia menilai, pengguna layanan, dalam hal ini siswa dan sekolah, juga harus dilibatkan aktif dalam menjaga kebersihan dan kesehatan.
“Di sekolah-sekolah, selain dapurnya disiapkan dengan baik, anak-anak juga harus dibiasakan dengan perilaku hidup bersih, seperti cuci tangan sebelum makan dan menjaga kebersihan lingkungan. Ini bagian penting dari edukasi gizi,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Melki Laka Lena turut menyinggung masih adanya persoalan kemiskinan ekstrem yang berdampak langsung pada anak-anak di NTT, termasuk kasus meninggalnya anak akibat keterbatasan ekonomi. Menurutnya, kondisi tersebut tidak boleh dianggap sebagai hal yang biasa.
“Kita tidak boleh menormalkan kemiskinan. Tidak boleh ada lagi anak yang kehilangan masa depan karena persoalan dasar seperti tidak bisa makan, tidak bisa sekolah, atau tidak bisa beli buku,” tegasnya.
Ia menilai Program MBG yang digagas Presiden Prabowo Subianto merupakan intervensi negara yang sangat penting untuk mengurangi beban keluarga miskin dan memastikan hak dasar anak-anak terpenuhi.
“Program ini sudah sangat baik dan menjangkau banyak orang. Tugas kita di daerah adalah memastikan pelaksanaannya berkualitas dan benar-benar melindungi anak-anak,” ujarnya.
Gubernur NTT mendorong agar para peserta pelatihan, khususnya pelatih dan fasilitator regional, tidak hanya menerapkan ilmu yang diperoleh di dapur SPPG, tetapi juga menyebarkannya secara luas ke keluarga dan lingkungan sekitar.
“Kalau di satu dapur ada 40–50 orang, pengetahuan ini bisa menyebar ke keluarganya, ke tetangganya, ke lingkungannya. Ini yang kita harapkan, terbentuk budaya baru dalam mengelola makanan yang lebih bersih, aman, dan bergizi,” jelasnya.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
