ENDE, fokusnusatenggara.com — Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Ende diminta segera melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen dan pencatutan nama Kejaksaan,Kepolisian,KPK,dan DPRD oleh oknum pejabat BPKAD melalui surat Nomor : BPKAD.900/391/X/2024 perihal penyampian kembali dokumen pengajuan LS kepada kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (PK) kabupaten Ende.
Pihak kejaksaan sendiri mengaku tidak perna menerima undangan mengikuti pertemuan khusus tanggal 3 September 2024 dengan Pemerintah, KPK, Kepolisian, Dandim dan DPRD terkait dengan pencairan anggaran itu.
Permintaan tersebut disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri (kajari), Zulfahmi,S.H,M.H saat menggelar konfrensi pers dengan awak media pada Selasa (20/5/2025). Dirinya meminta pelaku pencatutan nama kejaksaan di proses hukum.
“Saya pastikan bahwa kami tidak pernah diundang mengikuti pertemuan tanggal 3 September 2024 atau diskusi tentang pencairan dan memang tidak ada kaitannya. Kami minta pihak kepolisian untuk segera melakukan proses hukum karena itu kewenangnya”tandasnya seperti dilansir redaksi 76.com.
Kajari Zulfahmi menegaskan, dalam kepada penyidik Plt. Kepala BPKAD, Fransisko Versales Siga yang biasa disapa Charles sudah mengakui bahwa surat itu dibuat atas inisiatifnya sendiri dan dengan sadar mengirim surat itu ke dinas Pendidikan dan Kebudayaan padahal seluruh dokumen pengajuan pencairan dari seluruh OPD itu sudah lengkap, tetapi hanya karena dana sebesar Rp 49 miliar itu sudah, telah digunakan untuk pembayaran ke pos lain maka muncullah ide dan alibi-alibi mengeluarkan surat dengan syarat harus ada remondasi dari BPJ.
Surat itu lanjut Kajari Zulfahmi, sifatnya menakut-nakuti dengan mencatut nama KPK, Kejaksaan, Kepolisian dan Dandim sehingga pihak BUD tidak berani melakukan pembayaran.
Menurut Kajari Zulfahmi, surat itu diitandatangni oleh Charles Siga, Plt .BPKAD ditujukan kepada Dinas PK, menyebutkan bahwa berdasarkan supervisi KPK dan apabila bendahara umum daerah (BUD) melakukan pencairan maka pihak BUD dianggap turut serta melakukan tindak pidana korupsi apabila terjadi korupsi dalam proyek tersebut.
Setelah menerima surat itu,
pihak BUD kata kajari Zulfahmi, tidak berani melakukan pencairan padahal dokumenya pengajuan pancairan dari OPD sudah lengkap.
Kajari Zulfahmi menegaskan dalam penyelidikan ditemukan fakta perbuatan Plt. kepala BPKAD Cs hanya mencari-cari alasan pembenar untuk tidak melakukan pembayaran terhadap dana DAK,DAU SG sebesar Rp 49 milliar kepada kontraktor dengan mengeluarkan surat itu l.
“Surat itu dibuat berdasarkan inisiatif sendiri. Kami akan dalami lagi dengan melakukan konfortir dengan para pihak, ini fakta sementara hasil penyelidikan “ paparnya.
Pencairan uang proyek dilingkungan pemerintah itu kata kajari Zulfahmi, biasanya tidak memerlukan rekomondasi khusus dari Badan Pengadaan barang dan Jasa (BPJ), tetapi berdasarkan regulasi yang berlaku seperti SP2D, SPJ dan lain-lain yang mengatur pencairan dana proyek.
Disini PPK atau Pejabat Pembuat Komitmen memiliki peranan atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam proyek.PPK diberi wewenang oleh negara untuk mengambil keputusan dan atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran negara.
“Akibat dari surat itu BUD tidak berani melakukan pencairan karena isi surat itu si Charles menguraikan berdasarkan supervisi KPK dan apabila dicairkan maka ada perbuatan turut serta melakukan korupsi apabila terjadi korupsi dalam proyek tersebut. Jadi ini yang menjadi dasar pihak BUD tidak berani melakukan pencairan.
Ditempat terpisah Kapolres Ende, AKBP I Gede Ngurah Joni Mahardika,S.H, S.I.K,M.H menegaskan pihaknya tidak pernah mengikuti pertemuan khusus yang membahas materi seperti isi surat itu.
Pada acara yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten Ende yang dihadiri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menurut kapolres, Joni Mahardika, pihak kepolisian saat itu diwakili oleh anggota Reskim dan dalam pertemuan itu tidak ada agenda yang membahas seperti yang tertera dalam disurat BPKAD itu.
“ Ngga (tidak) benar itu ade. Pada saat acara di pemda yang dihadiri KPK dengan mengundang instansi lainnya, kalau dari Polres diwakili anggota reskrim,tidak ada membahas seperti di surat tersebut “tulis Kapolres Joni Mahardika yang dikirim melalui pesan WatshatsAppnya.
Mantan Plt. BPKAD pemerintah kabupaten Ende, Fransisko Versailes Siga yang dikonfirmasi melalui sambungan telepon selelurnya menegaskan surat tersebut ditandatangani olehnya namun konsep/drafnya dibuat oleh Filomena Irene Ipi, sekertaris BPKAD dengan Rofinus bagian Verifikasi atas perintah Pj. Bupati Agustinus G. Ngasu saat itu.
“Memang benar selaku Plt. BPKAD saya yang menandatanginya namun konsepnya dari ibu Filomena Ipi dan pak Rofinus bagian Verifikasi atas perintah Pj. Bupati ade, itu pengakuan saat dikonfortir oleh jaksa” tandasnya.
Dirinya mengakui tidak ikut dalam pertemuan khusus tanggal 3 September 2024 itu sehingga surat supervisi dari KPK itu hanya mereka yang mengetahui.
“Kenapa harus poles- poles lagi, kalau mau dikejar siapa yang konsep surat itu, yang tahu surat supervisi KPK dan pertemuan itu mereka dan waktu itu saya belum Plt, bagaimana saya yang dikejar ?” tandasnya.
Sekertaris yang juga Plt. BPKAD Filomena Irene Ipi, SE langsung memblokir nomor heand phone wartawan redaksi 76. com usai menerima pesan konfirmasi yang dikirim melalui WhatsApp pada hari Rabu (21/5/2025) pukul 09. 03 Wita.
Sementara itu, mantan Pj. Bupati Ende yang saat ini menjabat sebagai sekertaris daerah (Sekda), Agustinus G. Ngasu enggan memberikan tanggapan.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
