Beny juga memaparkan, untuk menghubungkan permukiman penduduk dengan sentra-sentra pangan, dibutuhkan akses jalan yang lancar. Salah satu persoalan di NTT terkait jalan. Saat ini kemantapan jalan provinsi sepanjang 2.600 kilometer dan jalan kabupaten sepanjang 19.000 kilometer masih di bawah 75 persen.
Berbeda dengan kemantapan jalan nasional sebut Beny, sekitar 2.000 kilometer rata-rata mencapai 95 persen.
Karena itu dibutuhkan kolaborasi, mulai dari kabupaten dan provinsi, pemerintah pusat dan dunia usaha. Ini agar bersama-sama menangani ruas jalan yang saat ini dalam kondisi rusak, bahkan belum sama sekali dibangun.
“Pemantapan jalan akan mendukung kepada lancarnya distribusi pangan dari titik-titik sentra pangan ke penduduk yang di situ juga ada stunting-nya tinggi dan kemiskinan ekstremnya tinggi,” kata Beny.
Untuk mengatasi krisis air di masyarakat jelas Beny Dinas PUPR NTT menargetkan membangun satu embung di setiap desa. Ini karena saat ini, layanan air minum di NTT baru mencapai 88 persen, masih di bawah standar yakni 95 persen.
“Jadi masih ada gap. Ke depan kita akan membawa air dari sumber-sumber air ke titik tertentu kemudian disambung ke masyarakat,” sebutnya.
Untuk mempercepat program ini, perlu melibatkan pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat. Adapun rumah tidak layak huni di NTT mencapai 450.000 lebih rumah dan backlog yang juga masih tinggi.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
