ENDE, fokusnusatenggara.com — Gubernur NTT, Melki Laka Lena, memaparkan berbagai program strategis nasional dan daerah dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Ende pada Sabtu (06/09/2025) di Ruang Garuda, Kantor Bupati Ende. Pertemuan ini merupakan rangkaian dari Kunjungan Kerja Gubernur NTT di Pulau Flores pada hari kedua.
Pertemuan dihadiri Bupati Ende, Wakil Bupati Ende, Plt. Sekda Kabupaten Ende, para Asisten Sekda, para Pimpinan Perangkat Daerah Kabupaten Ende, Asisten II Setda Provinsi NTT, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT, Kepala Dinas PUPR Provinsi NTT, Kepala Badan Aset dan Keuangan Daerah NTT, Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan NTT, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, para Camat, para Lurah, para Kepala Desa dan Kepala Puskesmas dan Rumah Sakit se-Kabupaten Ende, serta perwakilan dari BPJS Kesehatan Cabang Ende.
“Bapak/ibu Kepala Sesa, Lurah, para Camat, dorong lebih kuat agar orang-orang lebih intens melakukan Cek Kesehatan Gratis. Ini menjadi salah satu ukuran pemerintah pusat menilai kinerja di daerah,” ujar Gubernur Melki mengawali paparannya.
Gubernur mengungkapkan bahwa Cek Kesehatan Gratis menyasar dimensi preventif.
“Memang sebaiknya kita seperti itu, secara lebih berkala melakukan cek kesehatan. Program Presiden ini buat kita sendiri. Jika kita ikuti program CKG, kita mulai batasi diri,” ungkapnya.
Terkait program Koperasi Desa Merah Putih, Gubernur meminta dinas-dinas terkait di Kabupaten Ende untuk membantu memperkuat Koperasi Desa Merah Putih dengan potensi yang dimiliki daerah.
Di sektor hunian, Gubernur mengusulkan selain skema hunian program nasional, hunian di NTT bisa memanfaatkan skema renovasi gotong royong menggunakan dana desa dan APBD.
“Tahun depan, kita mesti masuk di urusan ini menggunakan dana gotong royong pemerintah desa, kelurahan, kabupaten dan provinsi. 20 juta ini dibagi tiga : dana desa 10 juta rupiah per rumah, kabupaten 5 juta rupiah, provinsi 5 juta rupiah. Kami akan tanggung 160 miliar rupiah lebih untuk program ini. Dengan demikian, dari 14 parameter kemiskinan, kita bisa intervensi 7 parameter kemiskinan,” ujar Gubernur Melki.
Selain melalui anggaran pemerintah dan dana desa, Gubernur akan mengusahakan 15.000 unit rumah menggunakan dana CSR dari berbagai lembaga swasta.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
