KUPANG, fokusNusaTenggara.com — – Persoalan dugaan pelecehan yang menyeret seorang pejabat eselon II berinisial AK di lingkungan Kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) memasuki perkembangan baru. Kuasa hukum AK, Fransisco Bernando Bessi, menyatakan kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan persoalan tersebut secara damai.
Pernyataan itu disampaikan Fransisco dalam konferensi pers di Kantor Pengacara dan Mediator Fransisco Bernando Bessi, S.H., M.H., C.Me., CLA & Partner, Senin (16/11/2026).
Dalam keterangannya, Fransisco mengungkapkan bahwa kesepakatan antara kliennya dan keluarga korban telah dicapai pada 12 November 2026.
Menurut dia, kesepakatan tersebut menjadi dasar bagi kedua belah pihak untuk mengakhiri persoalan yang sebelumnya menjadi perhatian publik.
“Saya mewakili klien saya, Pak AK, ingin menyampaikan bahwa sejak tanggal 12 November 2026 telah terjadi kesepakatan antara keluarga dan klien saya. Persoalan ini telah diselesaikan secara damai,” kata Fransisco.
Selain kesepakatan damai, Fransisco juga menyampaikan bahwa pihak keluarga korban telah mengirimkan surat pencabutan laporan kepada UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi NTT.
Surat tersebut, menurut Fransisco, disampaikan secara resmi melalui perwakilan keluarga yang sebelumnya telah diberikan kuasa untuk mengurus penyelesaian persoalan tersebut.
“Dari pihak keluarga yang telah diberikan kuasa itu juga sudah secara resmi mengirimkan surat pencabutan kepada Dinas PPA Provinsi NTT,” jelasnya.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.











