Ia juga menekankan pentingnya keterbukaan dari pihak penyedia makanan bergizi. “Kalau perlu, buka semua prosesnya secara terbuka. Evaluasi menyeluruh harus dilakukan agar kejadian serupa tidak terjadi di sekolah lain.”
Pemerintah Kota Diminta Turun Tangan Serius
Politisi Demokrat itu juga meminta Pemerintah Kota Kupang, selaku otoritas pendidikan dan kesehatan di daerah, untuk memberikan pendampingan penuh kepada siswa yang terdampak, termasuk menanggung seluruh biaya pengobatan.
“Kesehatan dan keselamatan anak-anak harus menjadi prioritas. Kita tidak bisa anggap ini sebagai insiden biasa. Pemerintah harus hadir, bukan hanya di saat darurat, tapi juga dalam memastikan sistemnya diperbaiki,” ujar Anita.
Ia berharap agar seluruh pihak, baik sekolah, dinas terkait, maupun vendor makanan, duduk bersama melakukan evaluasi dan perbaikan secara komprehensif.
Korban Belajar dari Rumah, Dampak Pendidikan Harus Diantisipasi
Selain masalah kesehatan, Anita juga menyoroti dampak pendidikan akibat kasus ini. Banyak siswa SMP Negeri 8 Kupang belum bisa kembali ke sekolah dan masih harus belajar dari rumah karena trauma dan pemulihan fisik.
“Ini bukan sekadar urusan dapur dan makanan basi. Ini menyangkut masa depan anak-anak kita. Jangan sampai kejadian ini melemahkan semangat belajar mereka,” pungkasnya.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
