ads

Scroll Ke bawah untuk melanjutkan

KPK Tangkap Fernando Fanggidae, Oknum Penyidik Gadungan KPK Saat Peras Keluarga Mantan Bupati Rote Ndao

Avatar photo
Reporter : AVRANDO Editor: ANTON TAOLIN
  • Bagikan

Pada 3 Februari 2025, Fernando Fanggidae menghubungi Yunus dan menyampaikan permintaan uang sebesar Rp1 miliar, yang disebutkan oleh oknum penyidik KPK gadungan. Dalam pertemuan pada 5 Februari 2025, Yunus bersama dengan rombongan berangkat ke Jakarta dan melanjutkan pertemuan dengan DHR di sebuah hotel.

Pada malam harinya, setelah sejumlah pertemuan dan komunikasi dilakukan, KPK mengamankan ketiga oknum tersebut sekitar pukul 19.02 WIB. Mereka langsung dibawa ke Gedung KPK Merah Putih untuk pemeriksaan lebih lanjut dan penanganan lebih lanjut di Polres Jakarta Pusat.

KPK Imbau Masyarakat Waspada terhadap Modus Penipuan

Baca Juga :  Buntut Kasus Paslon Bupati TTS : Johanes Lakapu,  Saya Terpaksa Melaporkan Alex Kase ke Polisi Karena Ingkar Janji

KPK mengimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan pegawai KPK, seperti yang terjadi dalam kasus ini. Masyarakat yang mengalami atau mengetahui adanya kasus pemerasan atau penipuan terkait urusan hukum yang melibatkan oknum KPK, diminta untuk segera melaporkan kejadian tersebut.

Laporan dapat disampaikan melalui beberapa saluran resmi KPK, seperti call centre 198, email pengaduan@kpk.go.id, atau melalui WhatsApp di nomor 0811-959-575. KPK juga menegaskan bahwa setiap pelaksanaan tugas, baik dalam penanganan perkara, sosialisasi, maupun program pencegahan korupsi lainnya, tidak akan dipungut biaya oleh masyarakat. Semua pegawai KPK dilengkapi dengan surat tugas dan identitas resmi yang dapat diverifikasi.

Baca Juga :  Memalukan, Kepsek SD GMIT Kuanino 2 Ditangkap Warga Karena Curi Meja dan Bangku di Sekolahnya

Dengan penangkapan ini, KPK terus berkomitmen untuk memberantas praktik pemerasan dan penipuan yang dilakukan dengan mengatasnamakan lembaga tersebut, serta menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap lembaga antikorupsi ini.

  • Bagikan