Jejak Kejanggalan Sejak Awal Perencanaan
Dia menyebutkan proyek pembangunan RS Pratama Wewiku telah dikaji sejak awal tahun 2023. Namun, proses perencanaan dan penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) proyek ini sejak awal menyimpan tanda tanya besar. Nilai total kontrak yang ditetapkan sebesar Rp44.950.000.000.
“ Angka yang dianggap tidak proporsional untuk rumah sakit tipe pratama berlantai satu. Bandingkan dengan proyek serupa seperti RS Pratama Kualin di TTS yang terdiri dari bangunan dua lantai, namun hanya menelan biaya sekitar Rp38 miliar. Selisih tersebut memunculkan dugaan kuat markup harga ,” sebut Ikhwan.
“ Dari hasil telah teknis yang dilakukan oleh tim penyelidik, ditemukan bahwa biaya pekerjaan struktur fisik (pondasi dan bangunan utama) menyedot dana lebih dari Rp15 miliar, padahal bangunannya tidak bertingkat dan berskala kecil ,” tambah Ikhwan.
Penyedia Jasa Diduga Diatur, Pekerjaan Fiisik Dialihkan
Ikhwan mengungkapkan proses pemilihan penyedia barang dan jasa dilakukan melalui mekanisme e-purchasing di e-katalog LKPP, dan PT Multi Medika Raya (MMR) ditetapkan sebagai penyedia proyek modular rumah sakit.
“ Namun dalam penyelidikan ditemukan bahwa produk yang ditayangkan oleh PT MMR tidak tersedia di etalase e-katalog resmi, melainkan dibeli melalui tautan khusus yang diduga sudah disiapkan sebelumnya,” katanya.
Yang lebih mengkhawatirkan lanjut Ikhwan, pekerjaan fisik di lapangan ternyata tidak dikerjakan langsung oleh PT MMR, melainkan oleh PT Mulia Graha Cipta, tanpa dokumentasi subkontrak yang sah.
“ Perpindahan pelaksana pekerjaan ini diduga dilakukan diam-diam, tanpa pemberitahuan kepada PPK, sehingga menyalahi aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah ,” tegas Ikhwan.
Pengawasan Fiktif dan Laporan Palsu
Dari sisi pengawasan ungkap Ikhwan, CV Disign Konsultan ditunjuk sebagai pengawas proyek dengan nilai kontrak Rp710 juta. Namun hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa perusahaan ini hanya dipinjam benderanya, alias tidak benar-benar melaksanakan tugas pengawasan di lapangan.
Selain itu penandatanganan kontrak dilakukan oleh staf internal yang bahkan tidak pernah menginjakkan kaki di lokasi proyek. Beberapa dokumen laporan kemajuan pekerjaan tidak sesuai dengan kondisi fisik di lapangan, tetapi tetap dijadikan dasar pencairan termin pembayaran oleh dinas terkait.
“ Lebih ironis lagi, dokumen teknis yang digunakan sebagai acuan dalam laporan pengawasan ternyata berasal dari pihak kontraktor, bukan dari perencana yang berwenang secara profesional ,” kata Ikhwan.
Tim penyelidik juga uangkap Ikhwan menemukan pekerjaan elektrikal dan mekanikal yang menelan biaya hampir Rp1 miliar, namun saat dicek di lapangan, instalasi kelistrikan yang terpasang tidak memenuhi standar keamanan dan mutu rumah sakit.
“ Instalasi sembarangan dan tidak sesuai spesifikasi teknis ini berpotensi membahayakan keselamatan pasien dan tenaga kesehatan,” katanya.
Hal yang sama juga kata Ikhwan terjadi pada pekerjaan plumbing dan modular operating theatre (MOT) yang menghabiskan anggaran lebih dari Rp2 miliar. Namun, pelaksanaan pekerjaan ini tidak dilengkapi dokumen teknis lengkap, dan hasil pekerjaan di lapangan dinilai asal-asalan.
“Dalam penyeliidikan ditemukan hampir semua tahapan dalam proyek ini bermasalah, mulai dari HPS, pemilihan penyedia, pelaksanaan, hingga pengawasan. Ini bukan kelalaian biasa. Ini adalah indikasi persekongkolan jahat yang merugikan keuangan negara,” ujar Ikhwan.
Dia menyebutkan dalam tahap penyelidikan, telah dilakukan pemeriksaan intesif terhadap sejumlah pihak terkait, mulai dari Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Kontraktor Pelaksana, Konsultan Pengawas, tim ahli dari Politeknik Negeri Kupang yang ikut mendampingi proyek tersebut dan menerima pembayaran 2,5 persen dari nilai kontrak, termasuk PT Mulia Graha Cipta yang menerima pengalihan proyek tersebut dari PT Multi Medika Raya (MMR).
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
