Sementara itu, Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan Rutan Kupang, Yohanes A. Radja, menjelaskan petugas tidak melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan pegawai kejaksaan karena yang bersangkutan merupakan aparat penegak hukum. Pertemuan diketahui berlangsung di ruang pelayanan tahanan, namun petugas tidak mengetahui isi pembicaraan yang terjadi.
Yohanes juga mengungkapkan bahwa kuasa hukum Roni Sonbay, Fransisco Bernando Bessi, sempat mendatangi Rutan Kupang untuk meminta klarifikasi sekaligus melihat rekaman CCTV terkait dugaan pertemuan tersebut. Namun rekaman tidak dapat diberikan tanpa prosedur resmi.
“Rekaman CCTV tidak bisa langsung diberikan tanpa prosedur resmi, tetapi saat itu diperkenankan untuk melihatnya,” jelas Yohanes.
Di sisi lain, Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan (Ka KPR) Kupang, Jermias Sine, memastikan rekaman CCTV pada 15 Juni 2026 masih tersimpan aman di server Rutan dan siap diserahkan apabila diminta oleh pihak yang berwenang. Ia juga membenarkan adanya pegawai kejaksaan yang datang membawa tas, namun isi tas tersebut tidak diketahui karena tidak dilakukan pemeriksaan.
Sebelumnya, kuasa hukum Roni Sonbay, Fransisco Bernando Bessi, mengungkap dugaan upaya suap terhadap Didik Hariadi Brand yang disebut dilakukan oleh seorang pegawai Kejari Kota Kupang berinisial WM.
Fransisco menuding WM datang membawa surat perdamaian dari salah satu jaksa terlapor serta tas ransel hitam yang diduga berisi uang. “Puji Tuhan, Didik Hariadi Brand menolak menandatangani surat dan tidak menerima barang yang diduga uang tersebut,” tegas Fransisco.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Kejaksaan Tinggi NTT maupun Kejaksaan Negeri Kota Kupang belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan tersebut
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
