KUPANG,fokusnusatenggara.com — Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi NTT, Ana Waha Kolin, melakukan kunjungan kelembagaan ke Desa Bliko pada 17 Juni 2025 untuk meninjau langsung pelaksanaan pembangunan Jembatan Bliko yang sedang berlangsung di wilayah tersebut.
Kepada awak media di kantor DPRD NTT, Senin 23 Juni 2025, Ana memaparkan secara rinci kronologi dan mekanisme pelaksanaan proyek, serta menepis berbagai isu miring yang beredar di masyarakat maupun media.
“ Saya sendiri turun ke lokasi pembangunan jembatan Bliko di Adonara pantau langsung untuk uji petik isu yang berkembang. Setelah saya teliti administrasinya, melihat fisik pembangunannya ternyata beda dengan isu yang viral. Ini karena pembangunan jembatan itu mulai dari proses tender hingga pemenang pengerjaan paket itu semuanya berjalan sesuai ketentuan. Tidak seperti isu miring yang viral ,” tegas Ana Waha Kolin kepada awak media di kantor DPRD NTT, Senin 23 Juni 2025.
. Jadi saya tentang pelaksanaannya lah, tentang tendernya lah dan segala macam ,” tambah Ana.
Ia menambahkan, “Saya melihat situasi dan kondisi yang ada di Bliko seperti apa. Eh ketika saya ada di situ saya berhadapan dengan eh, apa nama, PPK, kontraktor dan juga konsultan pengawas. Jadi ada berita tentang tidak ada konsultan pengawas, itu tidak betul. Ada konsultan pengawas, ada nama PT-nya.”
Ia lalu merujuk catatan pribadinya dan menjelaskan bahwa Jembatan Bliko telah direncanakan sejak lama. “Jembatan Bliko itu direncanakan untuk dibangun itu diusulkan itu sejak 2016. Ini karena jembatan itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat Desa Bliko, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur. Mereka sangat membutuhkan jembatan tersebut sehingga diusulkan sejak 2016 dan diharapkan dibangun di 2017.”
Namun, kata Ana, rencana tersebut terhambat karena anggaran tidak kunjung diturunkan. “Sehingga perencanaan yang mulanya sudah desain itu dibuat ulang di 2024, diusulkan untuk tahun anggaran 2025 dan 2025 itu dia turun. Jadi bukan perencanaan mulai 2016. Memang direncanakan seperti itu untuk dieksekusi 2017, tapi karena tidak ada anggaran sehingga mentok dan diusulkan lagi di 2024.”
Ia juga menjelaskan faktor mendesak yang membuat rencana ini kembali diajukan. “Kan kita tahu tuh misalnya kita tinggal di rumah, ada bencana alam atau apa, kan pasti ada longsoran depan rumah. Berarti itu juga situasi itu juga ada di eh, apa nama, sekitar Jembatan Bliko. Makanya dilakukan perencanaan ulang per 2024 dan dieksekusi 2025. Itu yang pertama,” ujar Ana.
Soal tender proyek, Ana menjelaskan alasan tidak ditemukannya proyek ini di LPSE.
“Yang ke-2, tender Jembatan Bliko itu, teman-teman, dia tidak ada di Ipse. Dan kalau teman-teman cari di Ipse itu tidak ada. Dia gunakan e-katalog, dan e-katalog versi 5, bukan versi 6. Kalau cari e-katalog versi 6 memang tidak ada. Kan dia ada di e-katalog versi 5, dan itu sudah dipenuhi oleh kontraktor yang menang tender sekarang, PT Kurnia Mulia Mandiri ,” jelas Ana.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
