KUPANG, fokusnusatenggara.com – Tensi politik di Nusa Tenggara Timur (NTT) menjelang pencoblosan calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTT pada 27 November 2024 mulai naik. Pasalnya, kampanye yang masih berjalan di warnai dengan kampanye hitam atau black campaign.
Demikian diungkapkan pengamat politik Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Yefta Sabaat kepada wartawan Kamis, 21 November 2024 siang.
Ia menjelaskan bahwa jika cara-cara yang diambil oleh peserta pemilu, itu berpotensi menyebabkan perpecahan di tengah masyarakat NTT. Yefta berharap agar peserta pemilu harus menjauhkan diri dari segala bentuk kampanye negatif. Sebab, nantinya yang akan di rugikan adalah masyarakat di NTT.
“Saya kira tensi politik yang tinggi menjelang pencoblosan merupakan hal yang lumrah.
Tapi perlu diantisipasi agar tidak berpotensi konflik di masyarakat” ujar pengamat politik Undana Kupang, Yefta Sabaat.
Yefta kemudian menyebut bahwa lemahnya pengawasan dan minimnya kesadaran politik yang sehat pada Pilkada 2024 di NTT.
Menurutnya, kampanye hitam atau kampanye negatif yang dibuat oleh pasangan calon tertentu untuk menjatuhkan elektabilitas lawan politik, seharusnya tidak boleh dilakukan.
“Kalau terkait kampanye hitam terhadap paslon, ini bagi saya berpeluang besar menjadi konflik horizontal antara tim sukses (timses) dan pendukung.”ungkapnya.
Ia menegaskan, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu kendala utama dalam proses pengawasan pesta demokrasi di NTT. Menurutnya, perlu ada evaluasi berkala agar setiap potensi pelanggaran dapat diminimalkan.
Selain kelemahan pengawasan, Yefta menyoroti kualitas dan kesadaran kandidat yang beragam dalam memahami etika demokrasi, minimnya pengetahuan tentang pesta demokrasi.
“Kesadaran politik dari peserta pun minim. Tapi harapan saya proses hukum harus terus berjalan agar ada efek jerah bagi pelaku. Sehingga ke depan tidak ada pelanggaran-pelanggaran serupa” ungkapnya.
Ia mengaku sebagian kandidat menggunakan kampanye hitam sebagai strategi untuk mempercepat perubahan persepsi publik menjelang pencoblosan calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTT.
Terkait kasus kampanye hitam yang dilakukan terhadap calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTT nomor urut 3, Simon Petrus Kamlasi-Adrinus Garu, Yefta menyebut bahwa sesuai dengan bukti-bukti dan saksi yang ada, kasus tersebut memenuhi unsur pidana.
Yefta kemudian mendorong pihak penegak hukum untuk segera menangkap dan memproses hukum terhadap pelaku pemesan baliho pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTT nomor urut 3, Simon Petrus Kamlasi-Adrinus Garu itu.
“Saya kita sudah jelas dan memenuhi unsur pidana. Harus ditindak agar menjaga tensi politik yang ada. Barang bukti dan saksi, saya kira sudah memenuhi unsur pidana. Apalagi ada pelaku bagian dari tim salah satu paslon” ungkapnya.
Sebelumnya diberitakan, Kuasa Hukum pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) nomor urut 3, Simon Petrus Kamlasi-Adrianus Garu (SIAGA), Ali Antonius, S.H., resmi melaporkan oknum berinisial ADD ke Bawaslu NTT.
Laporan tersebut dilayangkan lantaran ADD diduga kuat merupakan pelaku black campaign atau kampanye hitam terhadap Paket SIAGA. Kampanye hitam tersebut melalui baliho yang di dalamnya memuat foto pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTT nomor urut 3, Simon Petrus Kamlasi-Adrianus Garu (SIAGA) dan mantan Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat.
Dalam baliho tersebut ditulis di bagian atasnya ditulis “Lanjutkan Program Masuk Sekolah Jam 5 Pagi”, sebuah kebijakan kontroversi yang pernah ada saat masa kepemimpinan mantan Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat.
Sementara di bagian bawa baliho tersebut bertuliskan “Demi NTT Maju” disertai foto mantan Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat. Meski demikian, baliho tersebut diduga kuat merupakan mainan lawan politik, di saat tren Paket SIAGA semakin menguat di pekan terakhir menjelang pencoblosan.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
