KUPANG, fokusnusatenggara.com — Gubernur dan Bupati se-NTT berencana mendatangi Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN-RB, dan Kementerian Keuangan terkait pasal 146 ayat (1) Undang-undang No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, di mana pemerintah daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai paling tinggi 30% dari APBD.
Hal ini diusulkan dalam rapat bersama Wali Kota dan Bupati se-NTT pada 3 Maret 2026 yang dilaksanakan secara virtual, dengan tujuan menghindari sanksi fiskal dan menyelaraskan kebijakan pusat dengan kebijakan provinsi serta kabupaten/kota.
Bupati Rote Ndao, Paulus Henuk, S.H., secara tegas menyampaikan bahwa audiensi dengan pemerintah pusat di tiga kementerian ini, perlu dilaksanakan agar pemerintah pusat merevisi kebijakan tersebut.
Menurutnya undang-undang yang dibuat harus sesuai dengan kondisi riil masyarakat, agar tidak menimbulkan dampak berkelanjutan.
“Saya memberikan apresiasi kepada Pak Gubernur karena berani menyampaikan tentang belanja pegawai ini secara terbuka. Isu ini harus dikembangkan, agar pemerintah pusat aware dengan kondisi masyarakat kita. Usulan saya gaji ASN dibayarkan oleh pusat, agar tidak berpengaruh pada APBD kita, jangan dipotong anggaran daerah,” tegasnya.
Senada dengan Henuk, beberapa Bupati lainnya dalam rapat juga menyampaikan hal yang sama bahwa saat ini belanja pegawai di masing-masing kabupaten melebihi 30% dari APBD. Kondisi ini menimbulkan dilema bagi para kepala daerah.
Merespon hal ini, Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, S.Si, Apt menyampaikan bahwa anggaran ini harus direspon dengan baik.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
