“Setiap informasi maupun laporan yang disampaikan masyarakat akan ditangani secara profesional, transparan, dan prosedural. Kami mengimbau masyarakat agar menyampaikan keberatan melalui mekanisme yang berlaku serta menghindari tindakan yang dapat memicu konflik,” jelas Henry.
Pesan penting lainnya disampaikan kepada seluruh calon kepala desa dan para pendukungnya. Kapolda meminta agar perbedaan pilihan tidak dibawa menjadi konflik berkepanjangan setelah pencoblosan selesai.
“Pilihan boleh berbeda, tetapi persaudaraan harus tetap dijaga. Siapa pun yang nantinya memperoleh kepercayaan masyarakat hendaknya menghormati pihak lain. Persatuan dan kedamaian merupakan modal penting bagi pembangunan desa,” ungkap Henry menyampaikan pesan Kapolda NTT.
Untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya persoalan setelah Pilkades, Kapolres Manggarai AKBP Levi Defriansyah, S.I.K., S.H., M.Si., telah memerintahkan jajarannya meningkatkan patroli dialogis dan humanis di sejumlah wilayah yang dinilai membutuhkan perhatian lebih.
Polisi juga diminta terus membangun komunikasi dengan tokoh masyarakat, para calon kepala desa dan pendukungnya. Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga Manggarai tetap aman setelah seluruh tahapan pemungutan suara berakhir.
Kapolda NTT mengapresiasi langkah jajaran Polres Manggarai sekaligus mendorong kepolisian terus mengedepankan pelayanan, perlindungan dan pengayoman dengan pendekatan profesional serta humanis.
Bagi Kapolda, berakhirnya pemungutan suara bukan berarti tugas menjaga keamanan selesai. Justru suasana pasca-Pilkades harus dijaga agar perbedaan pilihan tidak berubah menjadi konflik antarwarga.
Pilkades boleh melahirkan pemenang dan pihak yang belum berhasil. Namun, persaudaraan masyarakat Manggarai harus tetap menjadi pemenang utama
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
