Kalau kesimpuannya demikian, tentu itu logika yang goblok dan dungu. Mengapa demikian? PSP Bank NTT tidak ada urusan dengan segala hal yang berhubungan terkait operasional Bank NTT. Semua diserahkan kepada pengurus Bank NTT yakni Direksi dan Komisaris Bank NTT yang menjalankan operasional bisnis Bank NTT.
Sangat jelas bahwa pihak yang harus disalahkan dan wajib dimintai pertanggungjawaban baik itu moril dan hukum adalah Harry Alexander Riwu Kaho ( Direktur Utama Bank NTT), Yohanis Landu Praing (Direktur Dana dan Treasury), Hilarius Minggu (Direktur TI dan Operasional), Christofel Adoe (Direktur Kepatuhan) dan Paulus Stefen Messakh sebagai Direktur Kredit. Selain direksi, Juvenile Jodjana, Samuel Djo dan Frans Gana sebagai komisaris Bank NTT wajib ikut tanggung renteng atas hal tersebut.
Direksi dan Komisaris Bank NTT Harus Bertanggung Jawab
Melihat kondisi ini maka kesimpulan yang bisa kita dapat saat ini bahwa pihak Pengurus Bank NTT baik itu direksi maupun komisaris adalah pihak yang paling bertaggung jawab terkait ancaman turun status Bank NTT menjadi BPR sebab tidak tercapainya pemenuhan Modal Inti Rp 3 Triliun.
Mengapa Pengurus Bank NTT harus bertanggung jawab? Jawabannya sederhana.
Pertama, Jangka waktu empat tahun yang diberikan OJK untuk menyiapkan kebutuhan modal inti ternyata gagal dilakukan. Bagaimana bisa mereka menyiapkan kebutuhan modal inti, sedangkan di lain pihak berdasarkan Laporan Keuangan Bank NTT dari 2020 hungga 2023 laba terus menerus menurun. Apakah ini salah Penjabat Gubernur NTT sehingga semua “harus palese” dan merengek minta PSP untuk menyelematkan Bank NTT?
Kedua, Tata Kelola operasional bisnis perbankan yang dijalankan oleh pengurus saat ini merupakan kegagalan terbesar dalam sejarah berdirinya Bank NTT. Mengapa demikian? Asset bank NTT alami peningkatan baik itu permodalan, pertumbuhan kredit serta Dana Pihak ketiga. Seharusnya dengan pertumbuhan positif demikian, maka akan berbanding lurus dengan pertumbuhan laba yang baik pula. Namun kenyataannya Laba Bank NTT terus menurun. Apakah ini juga merupakan kesalahan Penjabat Gubernur NTT, sehingga harus ramai-ramai teriak PSP untuk menyelamatkan Bank NTT?
Ketiga, Keuntungan bisnis bank itu biasanya didapat dari pemberian kredit dan pengumpulan dana pihak ketiga baik deposito maupun tabungan. Faktanya, ketiga instrumen ini bertumbuh bagus selama 2020 hingga 2023. Namun mengapa pertumbuhan laba atau keuntungan menurun? Artinya pengurus tidak becus dalam menjalankan bisnis ini. Mereka kurang cakap dalam memanage operasional bisnis bank. Lalu lagi-lagi Penjabat Gubernur NTT sebagai PSP yang harus disalahkan?
Keempat, kalau raport kinerja bank NTT yang tergambar dalam neraca keuangan begitu jelek, apakah Bank DKI yang dalam kategori sehat akan serius melakukan Skema KUB? Tentu sebagai bank dengan kategori sehat, Bank DKI akan berpikir banyak terkait untung rugi apabila masuk melakukan skema tersebut. Apakah ini juga salah Penjabat Gubernur NTT?
Kelima, Pihak Pengurus Bank NTT harus STOP memframing bahwa Bank NTT perlu diselamatkan sebab kesalahan itu ada di pihak Pemegang Saham maupun PSP Bank NTT. Kinerja kalian yang harus dievaluasi. Bagaimana bisa kalian bandel dan melawan keputusan RUPS pada November 2023 lalu yang point pentingnya adalah lakukan audit komprehensif serta investigatif yang hingga kini belum dijalankan.
Sikap kalian yang menolak untuk dilakukan audit, tentu menimbulkan banyak pertanyaan kritis. Ada apa sampai kalian tidak mau diaudit? Apakah kalian sedang melakukan kejahatan perankan sehingga tidak mau diaudit?
Melihat kondisi ini, pihak pengurus Bank NTT untuk jangan cengeng maupun “palese” minta dikasihani. Kalian harus evaluasi dan mawas diri atas kinerja kalian. Penjabat Gubernur NTT bukan orang yang tidak paham dan mengerti soal hal beginian. Tetapi dia berusaha untuk tenang, tidak panik bahkan tidak mau didikte. Sikap Penjabat Gubernur NTT tergantung Kinerja dan Sikap kalian para pengurus Bank NTT.+++
Penulis : JEFFRY TAOLIN [Nasabah Bank NTT]
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
