ads

Scroll Ke bawah untuk melanjutkan

Kisruh Swasti Sari Jadi Sorotan Sesepuh Adonara, Lambertus Mean Tokan: Jangan Korbankan Ribuan Anggota!

Avatar photo
Reporter : Dicky TaunaisEditor: ANTONIUS TAOLIN
  • Bagikan
Lam
Lambertus Mean Tokan: Jangan Korbankan Ribuan Anggota ( Ist )

KUPANG, FokusNusaTenggara.com – Kisruh internal Koperasi Kredit (Kopdit) KSP Swasti Sari mendapat perhatian tokoh masyarakat Adonara. Sesepuh Adonara, Dr. Lambertus Mean Tokan, secara terbuka menyatakan dukungan terhadap maklumat moral Pemangku Adat, Budaya dan Peradaban MEO NAEK TEFLOPO NOK IN MEONBIN AN BI PAH TIMOR yang menyerukan penyelesaian persoalan koperasi melalui pendekatan kemanusiaan dan kekeluargaan.

Lambertus meminta seluruh anggota, pengurus, dan jajaran manajemen KSP Swasti Sari menghormati serta mendukung maklumat yang diterbitkan pada 20 November 2026. Baginya, pesan para pemangku adat tersebut menjadi pengingat bahwa konflik organisasi tidak boleh mengalahkan kepentingan masyarakat.

Pernyataan itu disampaikan mantan dosen Universitas Nusa Cendana (Undana) kepada wartawan di Kupang, Sabtu (21/11/2026). Ia menegaskan, persoalan internal Swasti Sari harus diselesaikan tanpa mengabaikan hak ribuan anggota yang selama ini menggantungkan harapan ekonomi pada koperasi tersebut.

Baca Juga :  Praperadilan Ditolak, Status Tersangka Kasus TPPO di Sikka Pasutri Yoseph dan Arina Dinyatakan Sah

Menurut Lambertus, keberlangsungan pelayanan koperasi merupakan hal mendasar yang harus dijaga. Persoalan di tingkat organisasi tidak semestinya membuat anggota kehilangan akses terhadap hak dan layanan yang diberikan berdasarkan ketentuan perkoperasian.

“Ada prinsip kebersamaan nasib yang harus dijaga. Seluruh anggota koperasi tetap berhak mendapatkan pelayanan sesuai aturan yang berlaku. Jangan sampai persoalan internal organisasi justru mengorbankan kepentingan anggota,” tegasnya.

Baca Juga :  Amankan Pilkada Serentak 2024 Polda NTT Siagakan 6.014 Personel

Ia mengakui, penyelesaian melalui jalur hukum positif, termasuk ketentuan perundang-undangan tentang perkoperasian, tetap harus dihormati. Namun, menurutnya, pendekatan moral dan kearifan lokal juga penting untuk membuka ruang dialog ketika persoalan belum menemukan titik penyelesaian.

Lambertus menegaskan, maklumat Pemangku Adat bukan untuk menggantikan hukum negara ataupun mengambil alih kewenangan lembaga yang berkompeten. Maklumat tersebut justru diharapkan menjadi seruan moral agar seluruh pihak tetap mengedepankan nurani dan tidak kehilangan nilai kemanusiaan.

“Negara kita adalah negara kekeluargaan sekaligus negara hukum. Karena itu, saya percaya tidak ada persoalan yang tidak dapat diselesaikan apabila semua pihak memiliki semangat kekeluargaan dan kemauan untuk mencari jalan keluar,” ujarnya.

Baca Juga :  Kasus Buyung dan Kolimon Masuk Tahap Pemberkasan

JANGAN KORBANKAN KEPENTINGAN RIBUAN ANGGOTA

Lambertus mengingatkan bahwa KSP Swasti Sari bukan sekadar lembaga pengelola keuangan. Koperasi tersebut merupakan wadah ekonomi bersama yang memiliki arti penting bagi kehidupan banyak keluarga, terutama anggota yang membutuhkan dukungan pembiayaan untuk berbagai kebutuhan produktif dan sosial.

Anggota koperasi tersebar di berbagai wilayah Nusa Tenggara Timur, bahkan kemungkinan di luar daerah. Mereka memiliki kebutuhan beragam, mulai dari pengembangan usaha, pembiayaan pendidikan anak, hingga pembangunan dan perbaikan rumah tinggal. Karena itu, berlarut-larutnya konflik internal berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi anggota.

  • Bagikan