Terima 15 Sepeda Motor dan Printer KTP-el
JAKARTA, fokusNusaTenggara.com — Pemerintah Kota Kupang di bawah kepemimpinan Wali Kota dr. Christian Widodo dan Wakil Wali Kota Serena Cosgrova Francis, S.Sos., M.Sc., kembali mencatatkan prestasi di tingkat nasional. Kali ini, Kota Kupang berhasil meraih penghargaan Terbaik II kategori Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Admindukcapil) tingkat kota untuk Regional Nusa Tenggara dan Maluku.
Penghargaan tersebut diberikan dalam ajang Malam Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri bekerja sama dengan CNBC Indonesia, bertempat di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Jumat (20/11).
Atas capaian tersebut, Pemerintah Kota Kupang memperoleh apresiasi berupa 15 unit sepeda motor dan satu unit printer Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) untuk mendukung peningkatan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat.
Keberhasilan ini menjadi salah satu capaian Pemerintah Kota Kupang dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Penghargaan tersebut diberikan berdasarkan sejumlah indikator penilaian, antara lain capaian perjanjian kinerja kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil, Indeks Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025, capaian penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD), serta opini Ombudsman Republik Indonesia.
Dalam kategori pemerintah kota Regional Nusa Tenggara dan Maluku, Kota Bima menempati peringkat pertama, disusul Kota Kupang pada peringkat kedua dan Kota Mataram pada peringkat ketiga. Sementara itu, untuk kategori pemerintah kabupaten, penghargaan diberikan kepada Kabupaten Ende sebagai terbaik pertama, Kabupaten Sumbawa Barat terbaik kedua, dan Kabupaten Pulau Morotai terbaik ketiga.
Dalam sambutannya, Menteri Dalam Negeri RI, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan bahwa administrasi kependudukan merupakan salah satu sektor strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama di tengah percepatan transformasi digital pelayanan publik.
Menurutnya, data kependudukan yang dikelola Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan salah satu basis data paling lengkap yang dimiliki pemerintah karena tidak hanya memuat identitas penduduk, tetapi juga dilengkapi elemen biometrik, seperti pengenalan wajah, sidik jari, dan iris mata.
Ia menjelaskan bahwa sistem administrasi kependudukan telah terintegrasi melalui jaringan pelayanan di 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Keberadaan basis data tersebut menjadi modal penting bagi pemerintah dalam mengembangkan pelayanan publik yang semakin terintegrasi, efisien, dan berbasis teknologi informasi.
Mendagri menekankan bahwa pemanfaatan data kependudukan akan semakin penting seiring dengan pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau e-government. Melalui integrasi data, berbagai pelayanan masyarakat, mulai dari kesehatan, pendidikan hingga layanan administrasi lainnya, diharapkan dapat dilakukan secara lebih sederhana dengan memanfaatkan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.











