“Ini yang membuat saya harus jujur. Kalau sebagai Pimpinan Parpol saya bisa bicara, tapi kalau urusannya dengan ritual adat, arwah dan alam, saya tidak bisa bicara banyak,” ungkap Jonathan.
Dengan pertimbangan inilah, maka Jonathan memilih mundur dari jabatannya sebagai Ketua DPW Perindo NTT, agar tidak menciderai partai dalam perhelatan poltik Pilgub NTT 2024 ini.
Dia menjelaskan, SK pemberhentian dirinya sebagai Ketua DPW Perindo NTT telah dikeluarkan DPP Perindo pada tanggal 3 Oktober 2024 dan diterima oleh dirinya pada tanggal 9 Oktotober 2024.
“Setelah saya terima SK dari DPP Perindo maka hari ini saya melakukan serah terima,” tandasnya.
Jonathan mengungkapkan bahwa apabila sejak awal Partai Perindo mendukung Paket SIAGA, maka dirinya tidak mungkin mengundurkan diri karena organisasi POT juga telah mendukung Paket SIAGA.
“Jalan satu-satunya maka saya harus mundur dari partai yang sudah saya pimpin selama 10 tahun dengan jumlah anggota DPRD sebanyak 46 dan terbanyak di Indonesia,” ungkapnya.
Setelah mundur dari jabatan Ketua DPW Perindo NTT, tambah Jonathan, dirinya akan segera menggelar deklarasi dukungan dari Persehatian Orang Timor (POT) kepada Paket SIAGA.
Deklarasi rencananya akan berlangsung di Kupang dengan menghadirkan massa kurang lebih 10 ribu orang.
“Persiapan sudah kami lakukan, selanjutnya masih menunggu waktu dari Pak Simon Petrus Kamlasi dan Pak Adrianus Garu untuk bisa hadir,” jelas Jonathan.
Jonathan Nubatonis mengatakan bahwa sejauh ini POT telah bekerja keras untuk memenagkan Paket SIAGA. Dirinya juga sangat optimis kalau potensi kemenangan dalam Pilgub NTT 2024 ini ada pada Paket SIAGA. “Saya sangat optimis Paket SIAGA akan menang,” pungkasnya.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
