JAKARTA, fokusnusatenggara.com — Nusa Tenggara Timur (NTT) kini memiliki struktur komando pertahanan baru. Kodam XXVII/Sobe Sonbai resmi berdiri dan menjadi salah satu dari enam Kodam baru yang diresmikan Presiden RI Prabowo Subianto dalam rangkaian HUT ke-81 TNI, Senin (5/10/2026).
Kehadiran Kodam XXVII/Sobe Sonbai menjadi babak baru bagi NTT yang selama ini dikenal sebagai salah satu wilayah strategis Indonesia karena berada di garis depan kawasan perbatasan.
NTT memiliki perbatasan darat dengan Timor-Leste dan wilayah laut yang berhadapan langsung dengan Australia. Kondisi geografis tersebut membuat penguatan pertahanan dan keamanan menjadi kebutuhan strategis.
Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma menyambut pembentukan Kodam XXVII/Sobe Sonbai sebagai bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap posisi NTT sebagai wilayah terdepan Indonesia.
“Kehadiran Kodam XXVII/Sobe Sonbai merupakan wujud nyata perhatian pemerintah pusat dalam memperkuat kedaulatan negara di garis depan,” ujar Johni usai menghadiri Upacara Parade dan Peresmian Satuan Baru HUT ke-81 TNI di Lapangan Prima Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur.
Namun bagi Johni, kekuatan pertahanan tidak boleh berhenti pada persoalan kesiapsiagaan militer. Kehadiran Kodam baru harus ikut memberi energi bagi pembangunan kawasan perbatasan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sebab, masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan merupakan wajah Indonesia yang berada paling depan. Karena itu, keamanan kawasan harus berjalan bersamaan dengan pembangunan ekonomi dan pelayanan kepada masyarakat.
“Bagi NTT yang berbatasan langsung dengan Timor-Leste dan Australia, Kodam baru ini tidak hanya meningkatkan kesiapsiagaan pertahanan, tetapi juga memperkuat sinergi antara TNI dan pemerintah daerah untuk mendorong kesejahteraan masyarakat perbatasan,” katanya.
Johni menilai pembangunan infrastruktur, pelayanan publik dan penguatan ekonomi masyarakat harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya menjaga wilayah perbatasan.
Dengan demikian, kehadiran struktur pertahanan baru tidak hanya menghadirkan kekuatan negara dari sisi keamanan, tetapi juga semakin memperkuat kehadiran pemerintah di tengah masyarakat.
“Pengamanan wilayah harus berjalan beriringan dengan pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan pemulihan ekonomi kawasan perbatasan,” tegasnya.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.











