Kupang, fokusnusatenggara.com / 17 Januari 2020
NTT secara bertahap akan berupaya mengeluarkan sebagai Provinsi termiskin ketiga di Indonesia. Saat ini lagi ada pembenahan pada berbagai bidang sektor pembangunan yang ada dengan berkolaborasi dengan pemerintah pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan sejumlah lembaga swasta lainnya.
“ Mulai tahun 2020 ini kami akan berupaya secara bertahap mengeluarkan NTT sebagai Provinsi termiskin di Indonesia. Bentuknya berkolaborasi dengan pemerintah Pusat, Kabupaten dan Kota untuk menggerakan sejumlah sektor pembangunan ,” kata kepala Bapeda dan Litbang Provinsi NTT, Lucky Koli ( 15/1).
Dia menyebutkan salah satu faktor utama membuat NTT sebagai Provinsi termiskin ketiga di Indonesia adalah soal pendidikan. Saat ini 68 % masyarakat dari total 5,4 Juta penduduk NTT adalah berpendidikan SD bahkan ada sebagian juga buta huruf.
“ Mayoritas penduduk NTT yakni 68 persen berpendidikan SD dan buta huruf. Yang SD sebagian besar jugs tidak tamat yakni drop out. Dari prosentasi ini sekitar 50 persen juga masih buta huruf, tidak sekolah. Ini menjadi salah satu faktor membuat NTT termiskin ,” jelas Lucky Koli.
Kendala faktor pendidikan jelas Lucky Koli sangat berpengaruh pada lapangan kerja. Banyak perusahaan yang beroeprasi di NTT dan selalu membuka lapangan kerja cukup besar dengan klasifikasi pendidikan SLTA dan pendidikan Sarjana / S 1.
“ Dengan persyaratan pendidikan seperti ini jelas sebagian besar masyarakat NTT hanya bisa jadi penonton dan menjadi pengangguran di desanya. Mereka hanya menjadi buruh bangunan yang musiman dan tidak menentu waktunya ,” ujar Lucky Koli
Salah satu jurus untuk berupaya mengejar ketertinggalan sebut Lucky Koli adalah menuntaskan semua ruas jalan Provinsi yang menyebar di NTT. Karena saat ini sebagian besar ruas jalan Provinsi penghubung Kabupaten kondisinya rusak, cukup memprihatinkan.
“ Sebanyak 470 km ruas jalan Provinsi NTT saat ini sangat memprihatinkan. Akses untuk menghubungan arus pergerakan manusia dari jalan provinsi yang menghubungkan satu kabupaten dengan kabupaten jelas terganggu. Tahun 2020 ini diharapkan dapat dituntaskan. Dengan demikian secara bertahap kemiskinan ini bisa diatasi ,” kata Lucky Koli.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
