Kupang, fokusnusatenggara.Com
Dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur, Pemerintah Provinsi NTT akan menjalin kerjasama dengan pemerintah Republik Rakyat China pada tahun 2020. Para investor dari China akan membiayai seluruh pembangunan jalan dan jembatan. Sudah ada pembicaraan bersama dan disepakati pada tahun anggaran 2010 mendatang.
“ Saya informasikan kepada teman-teman sekalian, bagi daerah-daerah nanti dalam pengeloaan keuangan daerah, tahun depan kita sudah sepakat dengan Pemerintah RRC. Fokusnya percepatan pembangunaninfrastruktur. Untuk misi ini kami sudah meminta izin khusus kepada Presiden dan Presiden sudah oke ,” jelas Wagub NTT Josef Nae Soi saat menyampaikan arahan pada pembukaan acara Rapat Kordinasi (Rakor) Pengelolaan Keuangan Daerah antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTT Tahun 2019 di Hotel Aston, Kupang, Senin (29/4).
Menurut Josef Nae Soi, Pemerintah China akan membiayai semuanya. Pemerintah Provinsi NTT tinggal mencicil pelan-pelan sesuai dengan kemampuan Pendapatan Asli Daerah （PAD）tiap tahun. “ Kita akan mencicil sesuai dengan perjanjian. Tetapi nantinya kalau kita membutuhkan kerjasama lagi untuk pembangunan lainnya, kita akan melakukan negoisasi agar jumlah cicilannya dapat dikurangi sesuai kemampuan kita. Prinsipnya, semuanya terutama untuk kesejahteraan masyarakat ,” kata Josef Nae Soi.
Dia mencontohkan sama seperti Timor Leste semua jalan dibangun oleh pemerintah China. Seturut perjanjian, cicilannya mencapai limit waktu sampai 30 tahun. “ Pemerintah China sudah oke. Tinggal tahun 2020 mulai realisasi. Lokasinya tentunya disesuaikan dengan periritas Pemrov sekarang ini. Mungkin kemampuan hanya ini saja ,” sebut Josef Nae Soi.
Dia mengungkapkan saat membicarakan hal ini dengan Menteri Dalam Negeri, awalnya pesimis, karena dianggap melanggar aturan. Setelah dijelaskan bahwa ada satu hukum tertinggi yang menjadi rujukan yakni bonum commune est suprema lex, hukum tertinggi adalah kesejahteraan umum. JIka semua persyaratan dipenuhi tidak akan melanggar hukum.
“ Akhirnya Pak Menteri Dalam Negeri juga mengiayakan maksud dan tujuan Pemrov NTT ini. Karena itu saya minta pemerintah Kabupaten/Kota se-NTT juga diharapkan mempersiapkan diri melakukan pembangunan dengan mengundang investor luar ,” kata Josef Nae Soi.
Dalam kesempatan tersebut, mantan anggota DPR dua periode dari Fraksi Golkar tersebut juga meminta Pemerintah Kabupaten/Kota agar bersama-sama Pemerintah Provinsi meningkatkan PAD nya masing-masing pada tahun 2020. Harus pintar dan inovatif dalam mencari cara-cara legal dalam meningkatkan pendapatan daerah. Contohnya para operator jaringan handphone (hp), dapat pemasukan sampai triliunan dari pulsa di NTT, tetapi pemasukan untuk daerahnya tidak ada sama sekali.
“Kami sudah panggil operator seluler. Tadinya mereka ragukan orang NTT sebagai termiskin ketiga, tidak bisa beli pulsa. Tetapi begitu kita lihat data, ternyata tinggi sekali pulsa yang dibeli masyarakat NTT, bisa capai triliunan rupiah. Ke depan saya minta mereka juga berkontribusi untuk PAD. Tentu harus sesuaiu regulasi,” kata Wagub Nae Soi.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
