Kolaborasi yang kuat antara Polri, TNI, KPU, Bawaslu, dan komponen masyarakat lainnya juga menjadi fokus utama. Kapolda menegaskan bahwa sinergi antar lembaga adalah kunci untuk menciptakan pengamanan yang efektif dan proaktif. Seluruh anggota Polri diinstruksikan untuk menjaga netralitas dan tidak terlibat dalam politik praktis, menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri selama pelaksanaan Pilkada.
Selain itu, Irjen Pol. Daniel Tahi Monang Silitonga juga mengingatkan agar seluruh personel meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman terorisme yang dapat memanfaatkan momentum Pilkada, khususnya di daerah-daerah yang dianggap rawan. Penegakan hukum terhadap pelanggaran Pilkada akan dilakukan secara tegas melalui Sentra Gakkumdu, untuk memastikan keadilan dan kejujuran dalam setiap tahapan pemilihan.
Jenderal bintang dua ini pun berharap, melalui Apel Gelar Pasukan ini, seluruh personel dapat menyatukan tekad dan komitmen untuk menjaga stabilitas keamanan selama penyelenggaraan Pilkada serentak 2024 di Provinsi NTT.
Apel siaga tersebut dihadiri oleh personel dari berbagai instansi terkait, termasuk TNI, Pol.PP, Basarnas, Dinas Perhubungan, BNPB, Tagana, dan Damkar.
Dalam apel tersebut juga hadir Kasat Pol PP Provinsi NTT Yohanes Oktovianus, mewakili Gubernur NTT, Danrem 161 Wira Sakti Kupang, Ketua KPU NTT Jemris Fointuna, serta undangan lainnya.
Pada kesempatan tersebut, Kapolda NTT memimpin pemeriksaan pasukan dan menyematkan pita operasi kepada perwakilan dari TNI, Polri, dan Pol.PP, sebagai simbol kesiapan untuk turun ke lapangan.
Selain itu, Kapolda bersama jajaran Forkopimda NTT melakukan pengecekan terhadap alat material khusus (Almatsus) Polri, guna memastikan seluruh peralatan siap digunakan dalam operasi pengamanan.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
