KUPANG, fokusnusatenggara.com — Tim kuasa hukum keluarga AKP Yance Yauri Kadiaman, S.H. menyampaikan hak jawab dan klarifikasi atas sejumlah pemberitaan di beberapa media daring, termasuk Korantimor.com, NTT Hits.Com, Fokus Nusa Tenggara.com dan Flobamorata Terkini.com yang mengaitkan nama klien mereka dengan dugaan pelecehan seksual melalui video call.
Dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan pada Jumat, 10 Oktober 2025 dan yang ditandatangani oleh Ferdinandus Himan, S.H., Kapistrano C. Ceme, S.H., dan Mariano Mediantara Atman, S.H., dari Kantor Pengacara Ferdinandus Himan & Partners, tim hukum menyatakan bahwa pengaduan terhadap AKP Yance Kadiaman telah dicabut secara resmi pada 8 Agustus 2025.
“Pelapor, Jesiqca Victoria Dhezire Basoeki, telah membuat surat pernyataan pencabutan pengaduan, video klarifikasi, serta beberapa dokumen tambahan yang menegaskan bahwa dugaan pelecehan seksual tersebut tidak pernah terjadi,” ujar Ferdinandus Himan dalam keterangannya.
Berdasarkan dokumen yang disampaikan tim hukum, pelapor juga telah membuat Akta Pernyataan Pencabutan Pengaduan di hadapan Notaris Albert Wilson Riwukore, S.H. pada 29 Agustus 2025, yang menyatakan bahwa tuduhan terhadap AKP Yance Kadiaman tidak benar.
Selain itu, pelapor juga telah mengajukan permohonan maaf tertulis kepada Kapolda NTT dan keluarga besar Kadiaman, serta menyampaikan klarifikasi publik melalui pemberitaan di iNewsTTU.id dan Kompas.com pada 2 September 2025.
Tim penasihat hukum keluarga menilai, sejumlah pemberitaan yang beredar sebelumnya tidak mencerminkan keseimbangan informasi, karena tidak mencantumkan fakta bahwa laporan telah dicabut sejak awal Agustus 2025.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
