KUPANG, fokusnusatenggara.com – Penjabat Wali Kota Kupang, Linus Lusi, S.Pd., M.Pd, mengajak Pemuda Katolik untuk tidak sebatas retorika tapi mewujudkannya dalam aksi nyata. Permintaan tersebut disampaikan saat membuka kegiatan Masa Penerimaan Anggota (Mapenta) dan Kursus Kepemimpinan Dasar (KKD) di Aula Rumah Jabatan Wali Kota Kupang, Sabtu (30/11). Hadir dalam kegiatan tersebut Pastor Moderator Pemuda Katolik, RD Andre Aloa, Ketua Komisariat Daerah Pemuda Katolik NTT, Yuvensius Tukung, Ketua Pemuda Katolik Komcab Kota Kupang, Valentinus Kopong Masan. Turut mendampingi Pj. Wali dalam acara tersebut Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Kupang, Maxi Jemy Deerens Didok, S.Pd., M.Si.
Dalam sambutannya Linus Lusi minta agar Pemuda Katolik tidak terjebak dalam romantisme masa lalu. Anggota baru menurutnya merupakan kumpulan dari batu-batu penjuru yang akan memperkuat berbagai hal dalam organisasi demi mewujudkan bonum commune. Dia berharap Kursus Kepemimpinan Dasar (KKD) akan memperkuat kompetensi sosial para anggota dalam menjaga keberagaman di Kota Kupang. “Ajaran sosial gereja menjadi cerminan Pemuda Katolik dalam berinteraksi dan merawat kebangsaan,” ungkapnya.
Lebih lanjut Linus minta kepada Pemuda Katolik untuk mampu membangun jejaring serta memberikan advokasi untuk sejumlah masalah yang ada di Kota Kupang. Kepada para kader baru dia minta untuk merancang rencana aksi. Sebagai kader mereka juga harus siap mengorbankan waktu, tenaga, pikiran dan perasaan.
Ketua Komisariat Daerah Pemuda Katolik NTT, Yuvensius Tukung, mengapresiasi kegiatan yang digelar Pemuda Katolik Komcab Kota Kupang. Menurutnya Komcab Kota Kupang merupakan salah satu Komcab yang produktif di NTT.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
