KUPANG,fokusnusatenggara.com — Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena menghadiri wisuda, pelantikan dan pengambilan sumpah lulusan profesi ners, sarjana terapan keperawatan dan ahli madya kesehatan tahun akademik 2024/2025 Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan (Poltekkes) Kupang, periode I sesi III di Graha Poltekkes Kupang, pada Kamis (16/10/2025).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Direktur Poltekkes Kemenkes Kupang Irfan, SKM., M.Kes selaku Ketua Senat beserta anggota, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi NTT, pimpinan Rumah Sakit dan Puskesmas, perwakilan Perguruan Tinggi, tokoh agama, serta para wisudawan dan orang tua.
Gubernur Melki Laka Lena dalam momentum tersebut menegaskan tantangan kesehatan fundamental NTT sesungguhnya juga ditopang oleh para lulusan diploma bidang kesehatan yang memegang peran strategis tidak saja pada dokter spesialis dan program berskala masif.
“Lulusan diploma keperawatan, gizi, farmasi, kesehatan gigi, sanitasi, dan kebidanan adalah ujung tombak yang dengan keahlian praktis dan kedekatan dengan komunitas, memegang peran strategis,” ucap Gubernur Melki.
Menurutnya, kolaborasi terpadu antara tiap bidang ilmu lulusan diploma dapat menciptakan benteng pertahanan komprehensif melawan stunting dari berbagai lini. Dan secara khusus Gubernur Melki Laka Lena menegaskan bahwa salah satu dasa cita dari 10 Program Melki–Joni “Ayo Bangun NTT” adalah membangun Posyandu Tangguh, menuju masyarakat sehat dan bebas stunting.
Sehingga Ia menyoroti peran posyandu yang perlu direvitalisasi oleh para tenaga kesehatan berkualitas untuk memastikan akses kesehatan yang merata dan berjalan optimal bagi seluruh lapisan masyarakat.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
