Program revitalisasi sendiri bukan sekadar memperbaiki gedung sekolah. Pekerjaan mencakup pembangunan dan rehabilitasi bangunan, penguatan sarana, penataan lingkungan sekolah hingga penyediaan fasilitas pendukung pembelajaran.
Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) NTT, Ifran Karim, S.I.Pem., M.Pd., mengatakan revitalisasi satuan pendidikan merupakan bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Prabowo Subianto di sektor pendidikan.
“Program ini bertujuan memperbaiki sekaligus menambah sarana dan prasarana pendidikan agar para murid dapat mengikuti pembelajaran di ruang kelas yang aman, sehat, dan layak,” jelas Ifran.
Data per awal September 2026 menunjukkan 1.509 satuan pendidikan di 22 kabupaten/kota telah menerima program revitalisasi dengan total anggaran Rp1,23 triliun. Jumlah tersebut masih berpotensi bertambah menyusul intervensi terhadap sekolah-sekolah yang terdampak bencana di tujuh kabupaten di NTT.
Bahkan, terdapat sekitar 750 sekolah dengan kondisi rusak berat yang membutuhkan revitalisasi. Jika seluruh tambahan tersebut masuk dalam program 2026, jumlah satuan pendidikan yang memperoleh intervensi revitalisasi diperkirakan dapat menembus lebih dari 2.000 sekolah.
Di tengah kebutuhan besar tersebut, Si-Pendekar diharapkan menjadi salah satu benteng pengamanan agar program berjalan transparan, akuntabel dan tepat sasaran. Sebab, ukuran keberhasilan Rp1,23 triliun bukan hanya berapa banyak sekolah yang dibangun atau direhabilitasi, tetapi apakah uang negara tersebut benar-benar berubah menjadi ruang belajar yang aman, layak dan nyaman bagi anak-anak NTT
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
